Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik. Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.


Dokumen draf tertanggal 27 Maret tersebut memuat 14 bab dengan 149 Pasal. Beberapa pasal yang diduga tumpang tindih berpotensi jadi pasal karet dan ancam kebebasan pers di Indonesia.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 8a huruf q di draf revisi RUU Penyiaran, yang menyebut bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran.


Bunyi Pasal 8a huruf q: "menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran".

Sedangkan pada Pasal 15 nomor 2 huruf d dalam UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers)

Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

sengketa jurnalistik harusnya diselesaikan oleh Dewan Pers.

Bunyi Pasal 15 nomor 2 huruf d UU Pers tentang fungsi Dewan Pers:


"Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers".

Pasal kontroversial dalam draf RUU Penyiaran lainnya dengan Pasal 15 nomor 2 huruf d UU Pers adalah Pasal 51 huruf E yang mengatur tentang penyelesaian sengketa jurnalistik.


Dalam pasal tersebut tertulis bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik yang muncul akibat ketetetapan KPI akan diselesaikan lewat pengadilan.

Bunyi Pasal 51 huruf E:


"Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Hal ini diperkirakan seolah berpotensi Dewan Pers tidak lagi punya kewenangan untuk untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik.

Ini juga berpotensi akan menimbulkan adanya dualisme antara Dewan Pers dan KPI terkait penyelesaian sengketa Jurnalistik.


Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga turut layangkan kritikan pada revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berpotensi melarang dan membatasi produk jurnalistik.

Dia menyebut seharusnya ada sinkronisasi antara UU Penyiaran dan UU Pers, dan UU Pidana agar tercipta kondisi politik dan hukum yang baik. Bukan hanya dibentuk berdasarkan kepentingan saja.


"Kembali, bagaimana political will kita, atau lebih tinggi lagi moral dan etika kita dalam berbangsa dan bernegara, atau kalau lebih tinggi lagi kalau orang beriman, bagaimana kita beragama, menggunakan agama itu untuk kebaikan, bernegara dan berbangsa"”kata Mahfud, dalam keterangan resmi, Rabu (15/5).

Terpisah, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menepis tudingan bahwa RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengecilkan peran pers.


"Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I DPR untuk mengecilkan peran pers," kata Meutya. Dikutip dari Antara, Jumat (17/5).

Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Meutya pun menuturkan bahwa draf RUU Penyiaran saat ini masih berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan belum dilakukan pembahasan dengan Pemerintah.

"RUU Penyiaran saat ini belum ada, yang beredar saat ini adalah draf yang mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draf tentu penulisannya belum sempurna dan cenderung multi tafsir," ucapnya.


Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai RUU Penyiaran harus mengakomodasi masukan dari semua pihak, utamanya insan pers untuk mencegah timbulnya kontroversi.

"Pembahasan RUU ini perlu mengakomodasi masukan dari berbagai elemen, utamanya insan pers demi mencegah munculnya kontroversi yang tajam," ujar Budi Arie.


Budi Arie juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung dan menjamin kebebasan pers, termasuk dalam peliputan investigasi.

"Berbagai produk jurnalistik yang dihadirkan insan pers adalah bukti demokrasi Indonesia semakin maju dan matang," ucap dia.


Reporter magang: Antik Widaya Gita Asmara

Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud MD: Membuat Saya Mual
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud MD: Membuat Saya Mual

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Baca Selengkapnya
Miris Warga Bantaran Kali Ciliwung Ibu Kota, Hidup Berdampingan dengan Bau Sampah
Miris Warga Bantaran Kali Ciliwung Ibu Kota, Hidup Berdampingan dengan Bau Sampah

Kali penuh sampah jadi pemandangan sehari-hari warga bantaran ciliwung di Tanah Abang

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan

Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Arti Istilah-Istilah yang Dipakai Para Tersangka Penganiayaan di STIP
Terungkap, Ini Arti Istilah-Istilah yang Dipakai Para Tersangka Penganiayaan di STIP

Dalam penyidikan terungkap istilah-istilah khusus yang dilontarkan selama penganiayaan Putu.

Baca Selengkapnya
Prakiraan Cuaca Arus Balik Mudik Lebaran 2024 Jalur Darat TransJawa
Prakiraan Cuaca Arus Balik Mudik Lebaran 2024 Jalur Darat TransJawa

BMKG telah merilis prakiraan cuaca di semua wilayah Indonesia selama periode arus balik mudik

Baca Selengkapnya
Polri Buka Penerimaan Terpadu Tahun Anggaran 2024, Catat Syarat dan Tanggal Pendaftarannya
Polri Buka Penerimaan Terpadu Tahun Anggaran 2024, Catat Syarat dan Tanggal Pendaftarannya

Pendaftaran Bintara Polri akan terbagi menjadi lima klasifikasi

Baca Selengkapnya
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya