Sorot
{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

{{caption}}
Saat Otoritas Ekonomi Bergerak di Tengah Gejolak Rupiah

Topik Terkait
{{caption}}
Kantor Kelurahan di Jakarta Diminta Tonjolkan Ornamen Betawi

Gubernur DKI minta kantor kelurahan yang direnovasi menonjolkan budaya Betawi. Selain desain, pelayanan publik juga harus ditingkatkan.

{{caption}}
Pemprov DKI Perkuat Komitmen Fasilitasi Pengembangan Budaya Betawi di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung Pengembangan Budaya Betawi, melalui perbaikan fasilitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, demi memperkuat ekonomi warga serta menjaga jati diri kota global.

{{caption}}
Pramono Janji Depan Jawara Melestarikan dan Memajukan Budaya Betawi

Pernyataan ini disampaikan Pramono di hadapan tokoh-tokoh Betawi saat menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025.

{{caption}}
Pramono Anung Bentuk Majelis Adat Betawi, Fauzi Bowo Jadi Ketuanya

Pramono menargetkan untuk menyelesaikan keputusan dari kongres tersebut dalam waktu dekat, bahkan dalam minggu yang sama.

{{caption}}
Dikritik Kurang Diperhatikan Pekerja Seni di Jakarta, Rano Karno Gagas Lembaga Adat Masyarakat Betawi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggagas pendirian lembaga adat masyarakat Betawi.

{{caption}}
Pramono-Rano Janjikan Bikin Maju Budaya Betawi saat Bertemu FBR

Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) K. H. Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (3/10).

{{caption}}
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

{{caption}}
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

{{caption}}
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

{{caption}}
Bahas RUU DKJ, Anggota DPR ingin Jakarta Bukan Hanya Jadi Kota Berduit

Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta

DKJ
{{caption}}
Anggota DPD Ingin DKJ Jadi Kota Global, Menyelenggarakan Pelayanan dan Pendanaan Kegiatan Internasional

Dia juga ingin agar DKJ menjadi pusat produksi atau produk strategis Internasional,

{{caption}}
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

{{caption}}
Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

{{caption}}
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

{{caption}}
Penjelasan Lengkap Anggota Komisi II DPR soal Isu Hapus Pilkada Jakarta Dua Putaran

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menjelaskan isu penghapusan syarat kemenangan Pilkada Jakarta dua putaran dalam RUU DKJ.

{{caption}}
DPR Kebut Pengesahan RUU DKJ Sebelum Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta, Apa Urgensinya?

DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?

{{caption}}
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

{{caption}}
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

{{caption}}
Kawal Aspirasi Hingga Pusat, Anggota DPD Muhammad Hidayattollah Angkat Isu Strategis Kalsel

Dayat.El menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah.

{{caption}}
Anggota DPR-DPD Deklarasikan Kaukus Perdamaian Dunia, Kecam Semua Agresi Militer

Anggota DPR Ahmad Doli mengungkapkan pembentukan kaukus dilakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya konflik global.

{{caption}}
Komitmen Bersih Narkoba, Anggota DPD Kalsel Dayat El Dorong Kantor BNN Segera Pindah ke Banjarbaru

Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah keberadaan kantor BNN Provinsi Kalsel yang saat ini masih berada di Banjarmasin.

{{caption}}
Rapat dengan Komdigi, Senator DPD Hidayattollah Beberkan Kunci Mengatasi Masalah Judol di Indonesia

Ia menekankan pentingnya pendekatan penindakan yang disertai dengan kebijakan jangka panjang yang berbasis edukasi dan pemerataan akses.

{{caption}}
Indonesia Perkuat Langkah Iklim dengan Legislasi dan Kebijakan Baru di COP30

Di tengah COP30 di Belém, Brasil, Indonesia menegaskan komitmennya dengan memperkuat Langkah Iklim melalui legislasi dan kebijakan baru, termasuk pengembangan pasar karbon.

{{caption}}
Tanam Jagung Serentak Bersama DPD RI, Mentan Amran Terus Dorong Lompatan Produksi Pangan

Selain fokus pada peningkatan produksi, Mentan juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk mendongkrak nilai tambah pertanian.