Bahas RUU DKJ, Anggota DPR ingin Jakarta Bukan Hanya Jadi Kota Berduit

Gubernur DKI minta kantor kelurahan yang direnovasi menonjolkan budaya Betawi. Selain desain, pelayanan publik juga harus ditingkatkan.

DPRD Jawa Barat terus mengupayakan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, demi efektifitas pelestarian warisan budaya di Bumi Pasundan.

Perayaan Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng menjadi momentum strategis untuk memperkuat persatuan masyarakat sekaligus meneguhkan identitas budaya Jakarta sebagai kota global yang berakar kuat pada tradisi lokal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung Pengembangan Budaya Betawi, melalui perbaikan fasilitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, demi memperkuat ekonomi warga serta menjaga jati diri kota global.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera merealisasikan pembaruan gapura batas kota dan kecamatan dengan ornamen Betawi, memperkuat identitas lokal setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota.

DPRD Jawa Barat menggodok Ranperda Pemajuan Kebudayaan, menjadikan sejarah lokal sebagai inti. Ini memastikan kebijakan pembangunan tak tercerabut dari akar budaya dan nilai masyarakat, memperkuat Perda Kebudayaan Jawa Barat.

Pernyataan ini disampaikan Pramono di hadapan tokoh-tokoh Betawi saat menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025.

DPRD Jabar menekankan pentingnya integrasi Regulasi Kebudayaan Jabar yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak untuk menjaga keberagaman.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggagas pendirian lembaga adat masyarakat Betawi.

Kebudayaan Betawi menjadi sorotan karena terancam degradasi dari budaya modern.

Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) K. H. Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (3/10).

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekosistem film Jakarta demi kebijakan komprehensif dan visi Jakarta Kota Sinema yang berkelanjutan.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menggelar Pidato Kebudayaan 2025, menyoroti ambisi Jakarta Kota Global dan tantangan menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.

Pemprov Jakarta akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait Jakarta yang bakal melepas status ibu kota.

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menjelaskan isu penghapusan syarat kemenangan Pilkada Jakarta dua putaran dalam RUU DKJ.

DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?

Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.