Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Ganjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

RUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Anggota DPR RI Edi Purwanto mengusulkan kayu manis dan pinang Jambi sebagai komoditas strategis nasional, berpotensi besar menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jambi.

Awalnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta vokalis Peterpan dan Noah ini untuk menyumbangkan suaranya sedikit disela-sela rapat.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan Perpanjangan Otsus Aceh adalah kewajiban dalam revisi UUPA. Apa alasan mendasar di balik penegasan ini dan bagaimana usulan Aceh?

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menjelaskan isu penghapusan syarat kemenangan Pilkada Jakarta dua putaran dalam RUU DKJ.

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.