DKJ Soroti Urgensi Penguatan Kelembagaan Ekosistem Film Jakarta Menuju Kota Sinema

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekosistem film Jakarta demi kebijakan komprehensif dan visi Jakarta Kota Sinema yang berkelanjutan.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) melalui Ketua Harian II, Felencia Hutabarat, menegaskan urgensi penguatan kelembagaan untuk ekosistem perfilman di ibu kota. Langkah ini dianggap krusial demi memastikan pengembangan industri film yang terstruktur dan berkelanjutan di masa depan. Penguatan ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi kebijakan publik yang lebih komprehensif.

Pernyataan tersebut disampaikan Felencia saat memaparkan hasil riset bertajuk “Kisah Kasih Dunia Film Jakarta: Tantangan, Konsolidasi, dan Kolaborasi Menuju Jakarta Kota Sinema”. Riset ini bertujuan memetakan kondisi riil ekosistem film di Jakarta serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data yang akurat. Hasil riset ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal bagi pengembangan film di Jakarta.

Felencia menjelaskan bahwa ekosistem perfilman Jakarta selama ini telah berjalan dengan ribuan pekerja film, komunitas, ruang putar alternatif, serta berbagai sekolah dan rumah produksi. Namun, seluruh elemen tersebut beroperasi tanpa jaringan yang rapi dan payung kelembagaan yang kuat, sehingga data yang ada tersebar dan tidak terhubung secara efektif.

Tantangan dan Kondisi Ekosistem Film Jakarta Saat Ini

Ekosistem perfilman di Jakarta, meskipun kaya akan talenta dan aktivitas, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang menghambat pertumbuhannya. Selama bertahun-tahun, elemen-elemen penting seperti pekerja film, komunitas, ruang putar alternatif, serta lembaga pendidikan formal dan non-formal, beroperasi secara independen. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya jaringan yang terintegrasi dan payung kelembagaan yang kuat untuk menaungi seluruh aktivitas perfilman.

Riset yang dilakukan DKJ menemukan beberapa persoalan krusial yang perlu segera diatasi. Di antaranya adalah tumpang tindih perizinan yang menyulitkan pelaku industri, ketiadaan basis data tenaga kerja film yang komprehensif, serta minimnya standarisasi kompetensi bagi para profesional. Selain itu, belum ada lembaga koordinasi lintas dinas yang secara khusus memayungi kegiatan film sebagai praktik kebudayaan.

Felencia Hutabarat menambahkan bahwa meskipun data terkait ekosistem film sebenarnya tersedia, namun data tersebut tersebar dan tidak terhubung satu sama lain. Kekosongan data yang terintegrasi ini menjadi penghambat utama dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini.

Rekomendasi dan Visi Jakarta Kota Sinema

Melihat berbagai tantangan yang ada, DKJ secara aktif mendorong hadirnya Komisi Film Jakarta sebagai solusi untuk penguatan kelembagaan. Felencia menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat sangat dibutuhkan agar ekosistem film dapat berkembang secara berkelanjutan dan terarah. Komisi ini diharapkan mampu menjadi jembatan koordinasi antar berbagai pihak.

Dalam upaya merawat ekosistem film Jakarta, Komite Film DKJ juga telah meluncurkan program Bina Warga Sinema. Program ini berupaya memperkuat ekosistem dari sumbernya, yaitu manusia, ruang, dan pengetahuan. Aktivitas yang dilakukan mencakup literasi visual, etika produksi, perlindungan keselamatan kerja, hingga kajian mengenai peran film dan festival bagi perkembangan kota.

Felencia berharap temuan riset ini tidak hanya menjadi penutup, melainkan pijakan awal untuk mendorong gerak bersama antara pemerintah daerah, komunitas film, lembaga pendidikan, dinas terkait, dan industri. Kolaborasi ini esensial untuk mencapai visi besar Jakarta sebagai Kota Sinema. Visi tersebut mencakup kota yang tidak hanya memproduksi film, tetapi juga merawat para pelakunya.

Pada akhirnya, Jakarta harus menjadi rumah yang ramah bagi film, tempat di mana kreativitas bertemu kebijakan yang mendukung. Dengan sinergi seluruh elemen, sinema Jakarta akan tumbuh dan berkembang dalam visi kolektif yang sama, menciptakan ekosistem perfilman yang kuat dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: AntaraNews