LIVE

Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

aglomerasi
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang (merdeka.com)

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Sylviana Murni berjalan keluar meninggalkan Posko Pemenangan Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (15/2). Sebelumnya Agus-Sylvi dikabarkan akan menyaksikan hitung cepat Pilkada DKI Jakarta di Wisma Proklamasi secara bersama-sama. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sylviana Murni berjalan keluar meninggalkan Posko Pemenangan Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (15/2). Sebelumnya Agus-Sylvi dikabarkan akan menyaksikan hitung cepat Pilkada DKI Jakarta di Wisma Proklamasi secara bersama-sama. (Liputan6.com/JohanTallo) © 2023 liputan6

Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni ingin kewenangan Wakil Presiden (Wapres) sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipertimbangkan ulang.


Hal ini disampaikan Sylviana Murni dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks DPR RI, Jakarta.

"DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada Wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa," kata Sylviana di Jakarta, Rabu (13/3).

Keinginan Sylviana Murni itu agar tidak terjadi pecah kongsi antara presiden dan wakil presiden.

"Agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari," ujar Sylviana Murni.

Sylviana Murni tetap menggunakan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua meski kalah dalam putaran pertama. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Sylviana Murni tetap menggunakan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua meski kalah dalam putaran pertama. (Liputan6.com/Devira Prastiwi) © 2023 liputan6

Menurut Sylviana Murni, tugas Wapres pada dasarnya harus berdasarkan kewenangan mandat dari Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi.

"Dan saya yakin ini sudah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggungjawab tertinggi. Saya yakin ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI dan juga Kemendagri," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk menanggapi Jakarta yang akan bebas dari gelar ibu kota.

Dalam RUU tersebut, DPR mengatur tentang Jakarta yang akan menyandang gelar kawasan aglomerasi dan pusat perekonomian Indonesia.

Kawasan aglomerasi adalah lokasi pusat penyelarasan kegiatan dan administrasi dari beberapa wilayah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo-Megawati Gandengan, Kepala Bakom Tepis Ada Agenda Politik Besar

{{caption}}
Prabowo Makan dan Bernyanyi Bersama Siswa saat Cek Program MBG

{{caption}}
Nadiem soal Tuduhan Penjahat Kerah Putih: Jaksa Menyerah Argumentasi dengan Bukti

{{caption}}
Dipicu Sengketa Adat, Pria di NTT Tewas Dibacok Kerabat

{{caption}}
Nadiem Makarim Bicara Fakta yang Diburamkan dan Tuduhan Balas Budi ke Google

{{caption}}
Momen Prabowo Cek Langsung Dapur MBG di Palmerah

Topik Terkait
{{caption}}
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

RUU DKJ
{{caption}}
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

kawasan aglomerasi
{{caption}}
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

kawasan aglomerasi
{{caption}}
Wacana Wapres jadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja

Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi wacana Wakil Presiden diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi.

kawasan aglomerasi
{{caption}}
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

RUU DKJ
{{caption}}
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

RUU DKJ
{{caption}}
Mampukah Gibran Pimpin Dewan Aglomerasi Kawasan Jakarta Usai Jadi Wapres?

Kawasan aglomerasi sendiri adalah pusat penyelarasan kegiatan dan administrasi dari beberapa wilayah.

Aglomerasi
{{caption}}
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
{{caption}}
Jokowi Ingin Gubernur Jakarta Ditentukan Lewat Pemilihan Langsung

Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
{{caption}}
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

DKJ
{{caption}}
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota

Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.

Mahfud MD
{{caption}}
Selesaikan Masalah Perkotaan, Wamendagri Bima Dorong Aglomerasi Berbasis Sektoral

Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan.

advertorial
{{caption}}
Fakta Menarik: Wakil Ketua MPR Ajak Kolaborasi Lintas Daerah Demi Atasi Banjir dan Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerukan Kolaborasi Atasi Krisis Iklim dan banjir antarwilayah, menekankan pentingnya sinergi hulu-hilir demi keberlanjutan lingkungan.

aglomerasi
{{caption}}
Kalah di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Bakal Diberi Tugas Pimpin 10 Daerah Sekaligus?

Partai Golkar membocorkan kemungkinan tugas baru bagi kadernya, Ridwan Kamil usai mengalami kekalahan di Pilkada Jakarta 2024.

aglomerasi
{{caption}}
FOTO: Jakarta Disiapkan Jadi Kota Global

Jakarta sebagai kota global ini disiapkan setelah kota tersebut tak lagi menyandang ibu kota negara.

aglomerasi
{{caption}}
Menanti Penerapan Aglomerasi Jabodetabekjur Usai Status Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Hal ini disampaikan Kepala Riset Center Untuk Infrastruktur dan Pembangunan Regional Institut Teknologi Bandung (ITB) Delik Hudalah.

aglomerasi jabodetabek
{{caption}}
Wali Kota Bogor Dorong Peningkatan Kualitas Transportasi Publik Jabodetabek Setara Kelas Dunia

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menekankan pentingnya peningkatan kualitas transportasi publik Jabodetabek agar setara dengan moda kelas dunia yang sudah ada, guna mendukung mobilitas warga yang semakin tinggi.

aglomerasi jabodetabek
{{caption}}
Kala Sukabumi Diusulkan Masuk Kawasan Aglomerasi Bikin Tertawa Rapat DPR

Sejauh ini wilayah yang disetujui masuk dalam aglomerasi hanya Jabodetabek.

aglomerasi jabodetabek
{{caption}}
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

aglomerasi jabodetabek