Sorot
{{caption}}
Cerita Lansia di Jepara Jalani Hidup di Rumah 3x5 Meter Bersama 8 Anak

{{caption}}
Prabowo Undang 2 Mantan Gubernur BI ke Istana, Bahas Masalah Ini

{{caption}}
Jang Dong Ju Posting Video Melukai Diri Sendiri, Sebut soal Janji yang Diingkari

{{caption}}
Pria Mabuk Lecehkan Penumpang KRL di Sekitar Stasiun Cikini, Langsung Dihakimi Massa

{{caption}}
IHSG Berbalik Menguat, Ditutup pada Level 6.162

{{caption}}
Hasil Arema FC vs PSIM Yogyakarta: Singo Edan Tutup Kampanye dengan Kemenangan

Topik Terkait
{{caption}}
Bea Cukai Buka Suara Terkait Pejabat Diperiksa KPK

Bea Cukai berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati proses berlangsung.

{{caption}}
Pejabat Pajak di Jakut Terjaring OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai Disita

Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

KPK
{{caption}}
Kejari Purwakarta Bantah Isu OTT Jaksa, Ungkap Fakta Sebenarnya

Kejaksaan Negeri Purwakarta secara tegas membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang beredar luas, menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah tindak lanjut aduan masyarakat.

{{caption}}
KPK Pastikan Penanganan Kasus Jaksa Kalsel Berbeda dengan OTT Banten

KPK tegaskan penanganan Kasus Jaksa Kalsel terkait dugaan pemerasan dilakukan langsung oleh lembaga antirasuah, berbeda dengan kasus OTT di Banten yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

{{caption}}
KPK Tangkap Jaksa Kejati Banten karena Peras WNA, ini Reaksi Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

KPK
{{caption}}
KPK OTT 6 Orang di Kalsel, 2 di Antaranya Jaksa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan keenam terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

{{caption}}
KPK Ungkap Modus Jaksa Peras WNA di Banten: Ancaman Pemberian Tuntutan Lebih Tinggi hingga Penahanan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan, kasus ini bermula dari perkara pidana umum yang sedang bergulir di persidangan.

{{caption}}
OTT di Tangerang, KPK Limpahkan Penanganan Oknum Jaksa ke Kejaksaan Agung

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengungkapkan proses hukum terhadap oknum tersebut telah diserahkan kepada lembaga asalnya.

KPK
{{caption}}
Kejagung Konfirmasi Jaksa Terlibat OTT KPK Banten, Berkas Perkara Dilimpahkan

Kejaksaan Agung telah mengonfirmasi adanya jaksa yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banten, dengan berkas perkara dua terduga telah dilimpahkan ke Kejagung.

{{caption}}
Transparansi Kejagung Ditegaskan dalam Kasus OTT KPK di Banten

Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten yang melibatkan seorang jaksa.

{{caption}}
Anggotanya Ditangkap KPK, ini Reaksi Kejati Banten

Kejaksaan Tinggi Banten memberikan tanggapan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu jaksa di wilayah Banten.

KPK
{{caption}}
KPK OTT Jaksa di Banten, Amankan Duit Rp900 Juta

KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp900 juta sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan jaksa di wilayah Banten dan Jakarta.

KPK
{{caption}}
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

{{caption}}
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

{{caption}}
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

{{caption}}
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

{{caption}}
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

{{caption}}
KPK Duga Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Setor Uang ke Bupati Fikri Thobari dalam Kasus Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

{{caption}}
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Alarm Keras

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Kemendagri Dampingi Pemkab Tulungagung Pasca-OTT KPK, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

{{caption}}
Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Yang Pilih Siapa? Rakyat Kan

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.