Polda NTT Bongkar Sindikat TPPO Internasional, Modus Tawarkan Magang di Taiwan

Polres Dumai berhasil menyelamatkan 29 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi, mengungkap jaringan penyelundupan manusia.

Polresta Bandara Soetta berhasil membongkar sindikat perekrutan admin scammer ke Laos dengan modus tawaran kerja marketing kripto, menangkap satu tersangka dan menetapkan satu DPO.

Seorang oknum polisi Polda Bali berinisial IPS ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPO, terlibat aktif mencari dan merekrut ABK dengan modus iming-iming gaji besar.

Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 Baht per bulan.

Sebanyak 11 dari 28 pelaku perdagangan orang ke luar negeri diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta.

SG dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada 27 Februari 2025, sementara RH dan NH menyusul.

Korban diiming-imingi pekerjaan rumah tangga di Batam dengan gaji Rp2,6 juta hingga Rp2,8 juta per bulan.

9 tersangka di antaranya masih dalam pencarian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku dengan menggunakan penipuan lowongan kerja.

Para pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.

Polisi membeberkan peran masing-masing para tersangka.

Polri mengungkapkan pekerjaan para mahasiswa Indonesia korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jerman.

Kantor Imigrasi Pangkalpinang intensifkan program Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Mantung untuk membendung Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kerawanan keimigrasian lainnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan IOM Indonesia bersinergi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Migran (TPPM) di wilayah kepulauan Maluku. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pengawasan, edukas

Ombudsman RI menyarankan adanya **sistem terpadu penanganan TKA dan TPPO** yang melibatkan berbagai kementerian. Simak bagaimana kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah kasus serupa terulang.

Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai modus penipuan kerja ilegal.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mematangkan rencana kerja sama lintas kementerian untuk memastikan migrasi aman bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada pencegahan kekerasan seksual dan TPPO.

Dua tersangka dijerat tindak pidana pencuciang uang.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT bersinergi dengan FKUB dan Kwarda Pramuka untuk memperkuat implementasi Moderasi Beragama dan Ekoteologi, menanamkan nilai kerukunan serta kepedulian lingkungan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, guna mewujudkan target pemerataan pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendesak para Kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyediakan lahan guna pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Kementerian Sosial gencar mendorong Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi ramah lansia melalui berbagai program terpadu, menyambut perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang akan datang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat Penyaluran Pembiayaan Perumahan mencapai Rp129,97 miliar hingga April 2026, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Ombudsman RI Perwakilan NTT menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Samsat sebagai kunci utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pajak kendaraan bermotor.