Sorot
{{caption}}
Reaksi Prabowo Saat Warga Gorontalo Bersorak Sambut Sherly Tjoanda

{{caption}}
Diplomasi Jadi Senjata Indonesia Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

{{caption}}
Prabowo: B50 Meluncur Juli 2026, Kita Tak Akan Impor Solar Lagi

{{caption}}
Prabowo Ungkap Kunci Indonesia Jadi Kekuatan Pangan Dunia

{{caption}}
Respons Pabrikan Otomotif Hengkang, Kemlu Bocorkan Investasi Baru

{{caption}}
Harga GTA 6 Terungkap, Versi Ultimate Edition Sentuh Rp 1,7 Juta

Topik Terkait
{{caption}}
UMK 2026 Bantul Ditetapkan Naik 6,29 Persen, Pemkab Bantul Segera Sosialisasikan

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menyosialisasikan besaran UMK 2026 Bantul yang telah ditetapkan naik 6,29 persen kepada pelaku usaha dan pekerja, demi memastikan kepatuhan semua pihak.

{{caption}}
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026: Stafsus Sebut Telah Lewati Musyawarah Panjang

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

{{caption}}
UMK Bali 2026 Ditetapkan, Badung Tertinggi dengan Kenaikan Signifikan

Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan UMK Bali 2026, dengan Kabupaten Badung mencatat nilai tertinggi dan kenaikan yang signifikan, memicu rasa penasaran publik.

{{caption}}
UMK Kabupaten Probolinggo 2026 Naik 6 Persen, Tembus Rp3 Juta Lebih

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan naik 6 persen menjadi Rp3.164.526, berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, membawa angin segar bagi pekerja di wilayah tersebut.

{{caption}}
Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2026 Terendah, Daerah Ini Kembali Jadi Langganan

Berikut adalah daftar lima provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah untuk tahun 2026.

UMP
{{caption}}
UMP Banten 2026 Resmi Naik, Ini Rincian Upah Tiap Daerah

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten untuk tahun 2026 telah ditetapkan meningkat sebesar 6,74 persen dibandingkan dengan tahun 2025.

UMP
{{caption}}
Dedi Mulyadi Putuskan UMP Jawa Barat Jadi Rp2,3 Juta untuk Tahun 2026

Dedi menjelaskan, upah minimum untuk provinsi naik hingga 0,7 persen, sementara upah minimum sektoral naik hingga 0,9 persen.

{{caption}}
UMP Bali 2026 Diusulkan Naik Rp200 Ribu Jadi Rp3,19 Juta

Kenaikan ini masih menunggu persetujuan Gubernur Bali Wayan Koster sebelum ditetapkan secara resmi.

UMP
{{caption}}
Disnaker Ajukan UMP Bali 2026 Naik Rp199.000 ke Gubernur

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

UMP
{{caption}}
UMP Sulteng 2026 Ditetapkan Rp3,17 Juta, Naik 9,08 Persen

Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi menyepakati UMP Sulteng 2026 sebesar Rp3.179.565, naik 9,08 persen, diharapkan menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim investasi daerah.

{{caption}}
UMP Kalimantan Utara Naik 6,5 Persen Jadi Rp3,3 Juta Per Bulan

UMP Kalimantan Utara naik Rp218.507 dari tahun sebelumnya.

{{caption}}
Rincian Besaran UMP di 38 Provinsi dengan Skema Kenaikan 6,5 Persen, Jakarta Jadi Rp5.396.761

Yassierli menjelaskan kenaikan rata-rata sebesar 6,5 persen berlaku untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

{{caption}}
Pemerintah Siapkan Bali Jadi Pusat Keuangan Internasional, Ingin Tandingi Dubai

Pemerintah sedang menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Keuangan Internasional di Bali, lengkap dengan insentif khusus agar mampu bersaing dengan Dubai.

{{caption}}
Viral Dugaan Aliran Air Mirip Limbah di Pantai Segara Ayu Sanur, Warga Soroti Bau Menyengat

Dalam peristiwa itu, pihak kepolisian Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

{{caption}}
Harga Kebutuhan Pokok Singaraja Stabil Pasca-Galungan, Pedagang Lega

Setelah perayaan Hari Raya Galungan, harga kebutuhan pokok di Singaraja menunjukkan tren stabil. Penurunan permintaan dan kelancaran pasokan menjadi faktor utama stabilitas harga di pasar tradisional.

{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

{{caption}}
Satpol PP Denpasar Sigap Tangani Warga Diduga Gangguan Jiwa untuk Perawatan Optimal

Satpol PP Denpasar bergerak cepat menanggapi laporan warga, memberikan bantuan, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan gangguan jiwa di Jalan Gunung Tambora III, Denpasar Barat.

{{caption}}
Polda Bali Gagalkan Penyelundupan Penyu Hijau di Buleleng, Satu Pelaku Diamankan

Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan penyu hijau di pesisir Buleleng, mengamankan 21 ekor penyu dan satu terduga pelaku. Kasus ini masih dikembangkan.

{{caption}}
Tolak UMSK 2026 Ditetapkan Dedi Mulyadi, Buruh di Jabar Ancang-Ancang Mogok Massal

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

{{caption}}
Upah Murah Picu Gelombang Protes, Buruh Jakarta-Jawa Barat Gelar Demo Besar-besaran 8 Januari 2026

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

{{caption}}
1.392 Polisi Disebar Kawal Demo Buruh Protes UMP 2026 di Jakarta

Seluruhnya disiagakan dalam rangka melayani elemen buruh yang akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

{{caption}}
Protes Besaran UMP 2026, Buruh Bakal Gelar Demo Hari Ini

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan paling cepat pada 29 Desember 2025, dengan tujuan Istana Presiden dan Balai Kota.

{{caption}}
Airlangga Hartarto: Penetapan UMP 2026 Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

{{caption}}
Penetapan UMP 2026: DPR RI Tekankan Keseimbangan Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.