UMP 2026

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.

Penghitungan kenaikan UMP 2026 sudah diputuskan lewat formulasi Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9.

Penetapan UMP 2026 di wilayah Indonesia bari saja diumumkan. Hasilnya menunjukkan kenaikan dengan nilai yang berbeda-beda.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi buruh akan dilakukan paling lambat pada 29 Desember 2025, berkaitan dengan UMP tahun 2026.

UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349,00, naik menjadi Rp2.327.386,07 pada 2026 mendatang. Kenaikannya sebesar Rp158.037,07.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

Penetapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pengupahan.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi menyepakati UMP Sulteng 2026 sebesar Rp3.179.565, naik 9,08 persen, diharapkan menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim investasi daerah.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Gubernur di setiap provinsi diwajibkan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 24 Desember 2025, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Manaker menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang UMP 2026 telah melalui proses kajian dan diskusi yang mendalam, melibatkan pihak pengusaha serta buruh.

Perubahan yang berulang itu membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan bisnis secara berkelanjutan, terutama untuk jangka menengah dan panjang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda.

Berbagai dinamika mewarnai Ekonomi Indonesia sepekan terakhir, mulai dari usulan UMP 2026, masuknya modal asing, negosiasi saham Lotte, hingga program diskon akhir tahun. Simak rangkuman lengkapnya!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan sangat bergantung pada data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025. Simak detail lengkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif berkomunikasi dengan buruh dan pengusaha untuk membahas Upah Minimum Provinsi 2026. Penetapan UMP 2026 akan menunggu rancangan peraturan pemerintah (PP) yang baru.