UMK Bali 2026 Ditetapkan, Badung Tertinggi dengan Kenaikan Signifikan

Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan UMK Bali 2026, dengan Kabupaten Badung mencatat nilai tertinggi dan kenaikan yang signifikan, memicu rasa penasaran publik.

UMK Bali 2026 Resmi Ditetapkan, Badung Pimpin Kenaikan Upah

Pemerintah Provinsi Bali telah mengumumkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Bali untuk tahun 2026. Keputusan ini secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2026, membawa perubahan signifikan pada standar upah pekerja di seluruh wilayah Pulau Dewata. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian pertimbangan matang terkait kondisi ekonomi daerah.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang UMK dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) Tahun 2026. Kabupaten Badung menjadi sorotan utama karena berhasil mencatatkan nilai UMK tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota lainnya di Bali.

Penetapan UMK Bali 2026 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi di Bali. Angka-angka yang ditetapkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor alfa, memastikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

UMK Badung Tertinggi se-Bali dengan Kenaikan 7,2 Persen

Kabupaten Badung secara resmi menempati posisi teratas dalam daftar UMK Bali 2026 dengan nilai fantastis. UMK Badung ditetapkan sebesar Rp3.791.002,57, menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang tertinggi di seluruh provinsi Bali, menegaskan posisi Badung sebagai wilayah dengan standar upah paling kompetitif.

Kenaikan UMK Badung mencapai 7,2 persen jika dibandingkan dengan UMK tahun 2025 yang sebesar Rp3.534.338,88 per bulan. Ida Bagus Setiawan menjelaskan bahwa rentang kenaikan UMK di seluruh Bali berkisar antara 6 hingga 7 persen. Pertimbangan utama dalam penetapan ini meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta penerapan faktor alfa antara 0,5 hingga 0,9.

Faktor-faktor tersebut menjadi dasar perhitungan agar upah minimum tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Dengan demikian, kenaikan UMK Badung mencerminkan dinamika ekonomi yang kuat di kabupaten tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pekerja di Badung.

Perbandingan UMK Kota/Kabupaten Lain dan Penyesuaian UMP

Setelah Kabupaten Badung, Kota Denpasar menyusul sebagai wilayah dengan UMK tertinggi kedua di Bali untuk tahun 2026. UMK Denpasar ditetapkan sebesar Rp3.499.878,78, mengalami peningkatan dari Rp3.298.116,50 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di ibu kota provinsi.

Selanjutnya, Kabupaten Gianyar juga mengalami kenaikan UMK menjadi Rp3.316.798,48, dari sebelumnya Rp3.119.080,00 di tahun 2025. Kabupaten Tabanan juga tidak ketinggalan, dengan UMK 2026 sebesar Rp3.287.678,87 yang naik dari Rp3.102.520,45 pada tahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan tren peningkatan upah di berbagai wilayah utama Bali.

Uniknya, lima kabupaten lainnya, yaitu Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Jembrana, tidak menetapkan UMK sendiri. Hal ini disebabkan perhitungan nilai UMK di wilayah tersebut berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026. Oleh karena itu, Pemprov Bali memutuskan bahwa upah minimum untuk kelima kabupaten ini akan disetarakan dengan UMP Bali 2026, yakni sebesar Rp3.207.459.

Penetapan Upah Minimum Sektoral dan Batas Berlaku

Selain UMK, Pemprov Bali juga melakukan perhitungan dan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2026. Sektor pariwisata menjadi salah satu penerima UMSK, khususnya di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sektor vital yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Di Kabupaten Badung, pekerja pada penyediaan akomodasi dan makan minum, sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 Huruf I dengan turunan Hotel Bintang Lima dan Empat, akan menerima UMSK sebesar Rp3.828.912,60. Angka ini lebih tinggi dari UMK Badung, mencerminkan kekhususan dan nilai tambah di sektor tersebut.

Bagi kota/kabupaten yang nilai UMSK-nya tidak tercantum, seperti Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, maka akan menggunakan nilai UMK yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk wilayah yang nilai UMK dan UMSK-nya tidak tercantum, yaitu Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung, akan menggunakan UMP dan UMSP Bali. Disnaker ESDM Bali menegaskan bahwa seluruh penetapan UMK dan UMSK 2026 ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2026.

Sumber: AntaraNews