LIVE

Pemkab Sigi Jamin Gaji Kades Sigi Cair Setiap Bulan Mulai 2026, Perbaiki Tata Kelola Desa

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembayaran gaji kades Sigi akan dicairkan setiap bulan mulai tahun 2026. Kebijakan ini untuk perbaiki tata kelola desa dan tingkatkan pelayanan, sekaligus cegah kasus hukum.

pemkab sigi
Pemkab Sigi memastikan Gaji Kepala Desa Sigi akan cair setiap bulan mulai 2026, menandai komitmen perbaikan tata kelola desa dan langkah tegas pencegahan korupsi.
Pemkab Sigi memastikan Gaji Kepala Desa Sigi akan cair setiap bulan mulai 2026, menandai komitmen perbaikan tata kelola desa dan langkah tegas pencegahan korupsi. (AntaraNews)

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, telah mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Mulai tahun 2026, seluruh pembayaran gaji kepala desa (kades) di wilayah tersebut akan dicairkan setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kades dan efektivitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, secara langsung menekankan pentingnya percepatan pembayaran gaji ini. Beliau telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bagian keuangan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini merespons praktik sebelumnya di mana gaji kades seringkali terlambat hingga berbulan-bulan.

Keterlambatan pembayaran gaji kades dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan berdampak pada kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu, Pemkab Sigi berkomitmen untuk tidak lagi menoleransi keterlambatan tersebut. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Komitmen Pembayaran Gaji Tepat Waktu

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji kades hingga berbulan-bulan tidak dapat lagi ditoleransi. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan desa secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak kepala desa terpenuhi secara rutin dan tepat waktu.

Rizal telah memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta bagian keuangan daerah. Instruksi ini bertujuan agar kepala desa menerima gaji setiap bulan, bukan lagi lima bulan sekali seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Komunikasi dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif dan transparan.

Dengan mempercepat pembayaran gaji kades setiap bulan, Pemkab Sigi berharap dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pemimpin desa. Hal ini secara langsung akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan kades menjadi prioritas untuk mendukung stabilitas pemerintahan di tingkat paling bawah.

Sanksi Tegas dan Pencegahan Korupsi Dana Desa

Selain jaminan pembayaran gaji, Pemkab Sigi juga menerapkan kebijakan tegas terkait akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Bupati Rizal Intjenae mengingatkan bahwa mulai tahun depan, kepala desa yang terbukti memiliki temuan saat pemeriksaan Inspektorat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Ini adalah langkah preventif yang serius dalam pengelolaan dana desa.

Penerapan sanksi pemberhentian sementara ini merupakan upaya nyata dalam pencegahan kasus korupsi di tingkat desa. Kebijakan ini bertujuan sebagai pembinaan dan peringatan bagi para kades. Diharapkan, penggunaan anggaran dana desa dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan menjadi upaya preventif pemerintah daerah agar kepala desa di Kabupaten Sigi tidak lagi terjerat kasus hukum di masa mendatang. Pada tahun 2025, tercatat tiga kepala desa di Kabupaten Sigi terjerat kasus hukum. Mereka adalah Kades Soulowe Dolo, Kades Rarampadende, dan Pj Kades Tanah Harapan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Pemberhentian Kepala Desa: Dua Kades Situbondo Terancam Sanksi Tegas

Dua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.

Pemberhentian Kepala Desa
{{caption}}
Kejari Sigi Perkuat Akuntabilitas Dana Desa, Tangani Dugaan Korupsi Dinas Peternakan

Kejaksaan Negeri Sigi terus mendorong akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (ADD) di Sigi, Sulawesi Tengah, sekaligus menyelidiki dugaan korupsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.

Kejari Sigi
{{caption}}
Bupati Aceh Barat Ultimatum 50 Kades: Segera Kembalikan Rp40,9 Miliar Dana Desa atau Dinonaktifkan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak 50 kepala desa untuk segera mengembalikan temuan dana desa senilai lebih dari Rp40,9 miliar sebelum 1 April 2026. Ultimatum ini menjadi langkah tegas Pemkab Aceh Barat dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat.

Dana Desa
{{caption}}
Pemkab Sigi Berhentikan Sementara Kades Terlibat Penyalahgunaan Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Sigi mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa, memberhentikan sementara tiga kades sebagai langkah pembinaan dan pencegahan kasus hukum di masa mendatang.

Dana Desa
{{caption}}
Pemkab Sigi Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas dan Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Dana Desa

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae tegaskan kepala desa harus transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mutlak demi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima masyarakat.

Bupati Sigi
{{caption}}
Pemkab Sigi Ancam Copot Kades Sigimpu Jika Terbukti Salah Kelola Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan akan segera memberhentikan sementara Kades Sigimpu jika hasil pemeriksaan Inspektorat membuktikan adanya penyalahgunaan Dana Desa yang dilaporkan masyarakat, membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Kades Sigimpu
{{caption}}
Pemkab Sigi Perintahkan Inspektorat Lakukan Pemeriksaan Kades Sigimpu Terkait Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Sigi perintahkan Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan Kades Sigimpu terkait dugaan penyalahgunaan dana desa, menyusul laporan masyarakat yang memprihatinkan.

Penyalahgunaan Dana Desa
{{caption}}
Pemkab Sigi Perketat Pengawasan Dana Desa Demi Pembangunan Optimal dan Transparan

Pemerintah Kabupaten Sigi memperketat Pengawasan Dana Desa untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, berkelanjutan, serta mencegah penyimpangan demi kesejahteraan masyarakat.

Sigi
{{caption}}
Pemkab Sigi Ingatkan Kades Data Warga Belum Terima Bantuan Gempa Sigi, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Sigi mendesak kepala desa proaktif mendata warga yang belum menerima Bantuan Gempa Sigi, memastikan semua terdampak akan mendapatkan tenda dan hunian sementara.

bantuan gempa sigi
{{caption}}
Pemkab Sigi Ajak Kades Aktif Laporkan RTLH, Percepat Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong kepala desa untuk proaktif melaporkan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

bantuan perumahan
{{caption}}
Pemkab Sigi Dorong Kades Aktif Laporkan Rumah Tidak Layak Huni untuk Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Sigi secara aktif mendorong kepala desa untuk melaporkan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyaluran bantuan.

bantuan rumah
{{caption}}
Pemkab Sigi Raih Dana Insentif Rp3 Miliar dari Kemendagri Berkat Pengendalian Inflasi Sigi yang Efektif

Pemerintah Kabupaten Sigi berhasil meraih dana insentif daerah sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri. Penghargaan ini diberikan atas kinerja luar biasa Pemkab Sigi dalam pengendalian inflasi Sigi di tingkat daerah.

bupati sigi
{{caption}}
Pimpinan OPD Wajib WFO, Bupati Sigi Tegaskan Kebijakan WFH Tidak Berlaku Penuh

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

asn sigi
{{caption}}
Pemkab Sigi Prioritaskan Perbaikan 25 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada perbaikan RTLH Sigi 2026, menargetkan 25 rumah untuk ditangani. Simak prioritas dan skema penanganan hunian layak bagi warga Sigi demi meningkatkan kualitas hidup.

2026
{{caption}}
Pemprov Sulteng Dorong Peningkatan Status Desa Doulan di Buol Menuju Desa Mandiri

Simak upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengakselerasi status Desa Doulan di Buol menjadi Desa Mandiri, dengan fokus pada pembenahan tata kelola.

desa maju
{{caption}}
Kejari Lombok Tengah Dorong Transparansi Anggaran Desa Melalui Papan Informasi Masif

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.

akuntabilitas desa
{{caption}}
Pemkab Banjar Harap PABPDSI Perkuat Tata Kelola Desa Partisipatif dan Akuntabel

Pengurus PABPDSI Kabupaten Banjar yang baru dikukuhkan diharapkan mampu perkuat tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel, menjembatani aspirasi masyarakat secara transparan.

aspirasi masyarakat
{{caption}}
Kejagung: Aplikasi Jaga Desa Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

akuntabilitas desa
{{caption}}
Kejagung Awasi 1.238 Desa di Banten dengan Program Jaksa Garda Desa

Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Garda Desa untuk mengawasi 1.238 desa di Banten, mencegah penyelewengan dana serta meningkatkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

andra soni
{{caption}}
Gubernur Banten Minta Kejagung Dampingi BPD Optimalkan Program Jaga Desa untuk Tata Kelola Keuangan Efektif

Gubernur Banten Andra Soni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan program Jaga Desa guna memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif.

andra soni