Tata Kelola Desa

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menekankan pentingnya Kepala Desa PAW yang baru dilantik untuk segera menguasai tata kelola keuangan dan administrasi desa demi pelayanan optimal kepada masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pemahaman kewenangan desa untuk memberdayakan masyarakat, memastikan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan demi kemandirian desa.

Simak upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengakselerasi status Desa Doulan di Buol menjadi Desa Mandiri, dengan fokus pada pembenahan tata kelola.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.

Pengurus PABPDSI Kabupaten Banjar yang baru dikukuhkan diharapkan mampu perkuat tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel, menjembatani aspirasi masyarakat secara transparan.

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Garda Desa untuk mengawasi 1.238 desa di Banten, mencegah penyelewengan dana serta meningkatkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Gubernur Banten Andra Soni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan program Jaga Desa guna memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif.

Gubernur Sumut Bobby Nasution siap menggelar kompetisi pembangunan desa pada 2027. Skema ini dorong Inovasi Desa Sumut demi tata kelola kreatif, berdampak, dan berkelanjutan. Siapkah desamu?

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa, memberhentikan sementara tiga kades sebagai langkah pembinaan dan pencegahan kasus hukum di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengidentifikasi dua desa potensial untuk program perluasan Desa Antikorupsi KPK 2026, menandai komitmen daerah dalam pencegahan korupsi di tingkat akar rumput. Simak kriteria dan desa yang menjadi kandidat Desa Antikoru

Fenomena *brain gain* di desa peri-urban mengubah lanskap pembangunan Indonesia, membawa SDM terdidik kembali ke desa dan membuka peluang akselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembayaran gaji kades Sigi akan dicairkan setiap bulan mulai tahun 2026. Kebijakan ini untuk perbaiki tata kelola desa dan tingkatkan pelayanan, sekaligus cegah kasus hukum.

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya akuntabilitas anggaran desa untuk mencegah penyimpangan dan mendorong pembangunan. Simak langkah-langkah strategisnya.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) serius dalam upaya pencegahan korupsi desa, menunjuk Desa Sabuai sebagai calon percontohan antikorupsi. Akankah Sabuai berhasil?