Mensos Targetkan 100 Bangunan Permanen Sekolah Rakyat Rampung Juli 2026

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Kotabaru, Lampung Selatan, tetap mengutamakan kualitas tinggi dan standar keamanan, meskipun proyek ini dipercepat penyelesaiannya.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, menargetkan perluasan jangkauan program Sekolah Rakyat hingga mencapai 100 ribu siswa pada tahun 2027, memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Alasannya, saat ini beberapa Sekolah Rakyat masih menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Kementerian Sosial menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Deli Serdang akan selesai Juli 2026, siap menampung ribuan siswa dengan fasilitas lengkap sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi akan rampung akhir Juni 2026, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen berstandar internasional di Banyuwangi, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, ditargetkan rampung Agustus 2026 untuk menampung 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.

Berbagai fasilitas yang akan dibangun di antaranya gedung sekolah, asrama putra dan putri masing-masing untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi ditargetkan rampung pada Juni 2026, siap memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Sekolah berasrama itu nantinya bakal menampung 4 rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 2 rombel SD, dan 2 rombel SMA dengan total 100 siswa.

Target pemerintah adalah membangun minimal 100 sekolah setiap tahun, agar ke depan setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat.

Hal itu kini bisa terwujud berkat kesempatan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, program yang digagas oleh Prabowo Subianto.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran, melainkan penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk keluarga termiskin, fokus entaskan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berbagai tantangan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat kini berhasil diatasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses belajar mengajar.

Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk penanganan gepeng anak-anak, bertujuan memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih layak serta menekan angka ketergantungan di jalanan.

Pemerintah Kabupaten Lebak gencar melakukan verifikasi pendataan siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Program ini menargetkan 200 pelajar dari keluarga miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Majalengka fokus pada pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk mendukung penuh pengembangan pendidikan dan kualitas SDM di daerah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Pemutakhiran DTSEN harus dimulai dari desa dan kelurahan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial, demi penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keluarga miskin ekstrem untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat, program yang menyediakan pendidikan berkualitas dan fasilitas lengkap.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna, menekankan pentingnya pematangan persiapan Lebaran 2026, termasuk diskon transportasi, bantuan sosial, THR, dan stabilitas pangan untuk kelancaran mudik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tradisi kebersamaan dan toleransi lintas iman merupakan fondasi utama untuk menjaga ketenteraman masyarakat saat perayaan hari besar keagamaan yang berdekatan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat waktu kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, demi memastikan manfaat program pemerintah dirasakan masyarakat penerima.

Kantor BPJS Kesehatan Denpasar menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal, memicu dugaan kuat terkait polemik penonaktifan PBI JKN yang tengah hangat di Bali.