Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Ditargetkan Rampung Juni 2026, Wamen PU Optimistis
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi akan rampung akhir Juni 2026, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Jakarta – Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 104 lokasi di seluruh Indonesia ditargetkan rampung paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Jumat (27/2). Target penyelesaian ini penting untuk memastikan fasilitas pendidikan siap digunakan sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026–2027.
Program ini mencakup 104 lokasi di 102 kabupaten/kota pada 32 provinsi, dengan fokus pada percepatan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek strategis ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Meskipun progres fisik pembangunan hingga 20 Februari 2026 baru mencapai 7,70 persen, Kemen PU tetap optimistis. Percepatan proses lelang ulang untuk lokasi yang belum berkontrak menjadi salah satu strategi utama untuk mengejar target penyelesaian.
Progres dan Tantangan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan variasi tahapan pekerjaan di lapangan, disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing lokasi. Beberapa lokasi masih dalam tahap pekerjaan pondasi, yang desain dan metodenya disesuaikan dengan karakteristik tanah setempat. Sementara itu, lokasi lainnya telah memasuki pekerjaan struktur atas, seperti kolom, balok, serta pelat lantai dua.
Progres fisik keseluruhan pembangunan saat ini tercatat 7,70 persen per 20 Februari 2026. Angka ini relatif rendah karena terdapat beberapa lokasi yang belum memasuki tahap kontrak. Namun, Kemen PU menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Presiden RI.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kemen PU akan mempercepat proses lelang ulang bagi lokasi yang belum berkontrak. Wamen PU Diana Kusumastuti menyatakan optimisme bahwa seluruh lokasi tersebut dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2026, dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Berkualitas
Kementerian Pekerjaan Umum memastikan seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini bertujuan agar proyek dapat terlaksana secara tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tepat administrasi. Pengawasan dan percepatan di lapangan terus dilakukan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat rentan, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di seluruh Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bangsa untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Kemen PU berupaya memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas.
Detail Program dan Sebaran Lokasi
Program Sekolah Rakyat Tahap II dirancang untuk menampung total 112.320 siswa melalui penyediaan 3.744 rombongan belajar (rombel). Rinciannya adalah 1.872 rombel untuk Sekolah Dasar (SD), 936 rombel untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 936 rombel untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pembangunan ini dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran lokasinya meliputi Pulau Sumatera dengan 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara masing-masing 1 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.
Setiap Sekolah Rakyat dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan fasilitas pendidikan yang memadai.
Sumber: AntaraNews