Mensos: Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional

Kewenangan pemberian gelar pahlawan nasional ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana diatur di UU Nomor 20 Tahun 2009.

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama Pahlawan Nasional besok, termasuk mantan Presiden Soeharto. Keputusan ini memicu perdebatan dan pertanyaan publik mengenai kriteria dan proses penetapannya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah memenuhi syarat sebagai Pahlawan Nasional. Pengumuman akan segera dilakukan setelah seleksi ketat.

Sementara saat ditanya soal polemik usulan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional, Cak Imin enggan berkomentar banyak.

Menurut Paloh, polemik pro dan kontra terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto hal yang lumrah.

Anggota DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendukung usulan Gelar Pahlawan Soeharto Gus Dur sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka, mengajak masyarakat bersikap objektif terhadap sejarah.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan persetujuannya atas usulan pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, menekankan peran pentingnya dalam pembangunan nasional meskipun di tengah kontroversi yang ada.

Dari 49 nama itu, Fadli Zon menyampaikan kepada Prabowo bahwa ada 24 tokoh yang  masuk daftar prioritas untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Mahfud MD menyatakan Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. Ia berpendapat semua mantan presiden tak perlu diteliti ulang. Mengapa?

Ia menegaskan, pengajuan nama Soeharto bukan didorong oleh kepentingan pribadi.

Wamensos mengatakan, digelar sidang di tim ad hoc untuk melakukan asesmen, kajian, hingga penelitian lanjutan terkait siapa yang berhak dapat gelar pahlawan.

Prasetyo meminta masyarakat untuk melihat secara menyeluruh, tidak hanya menilai kekurangan para mantan presiden.

Masyarakat Nganjuk terharu saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah Nganjuk, sebuah monumen untuk mengenang perjuangan aktivis buruh legendaris. Simak detailnya di sini.

Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Marsinah di Nganjuk setelah meresmikan museum. Aksi Prabowo ziarah Marsinah ini menjadi bentuk penghormatan negara atas perjuangan hak-hak buruh dan simbol keberanian.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan perjuangan buruh dan pengingat sejarah penting gerakan pekerja Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan abadi terhadap perjuangan buruh dan pengingat penting sejarah gerakan pekerja di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meninjau Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, mengenang perjuangan aktivis buruh yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Kunjungan ini simbol dukungan terhadap gerakan buruh.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan Kiai Wahab Chasbullah sebagai ulama visioner yang menyatukan agama dan pembangunan, serta menjadi fondasi persatuan bangsa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pengasuh pondok pesantren di Madura untuk aktif menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, fokus pada pemutakhiran data dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berbagai tantangan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat kini berhasil diatasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses belajar mengajar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 100 bangunan permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung Juli 2026, siap menyambut tahun ajaran baru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Pemutakhiran DTSEN harus dimulai dari desa dan kelurahan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial, demi penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keluarga miskin ekstrem untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat, program yang menyediakan pendidikan berkualitas dan fasilitas lengkap.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna, menekankan pentingnya pematangan persiapan Lebaran 2026, termasuk diskon transportasi, bantuan sosial, THR, dan stabilitas pangan untuk kelancaran mudik.