Menkum Usulkan Pertemuan Khusus Jepang-ASEAN Bahas Royalti Musik dan AI di Platform Global

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya dalam pengembangan kerangka hukum.

Menkum Supratman Andi Agtas bertemu perwakilan China untuk ASEAN, mencari dukungan untuk inisiatif Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta digital global. Apa dampak pentingnya bagi ekonomi kreatif?

Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global.

Indonesia memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah inisiatif ambisius untuk memastikan keadilan royalti bagi para kreator dari platform digital global. Bagaimana langkah ini bisa mengubah lanskap industri kreatif?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.

Dosen UGM Sajarwa Sukiyo mendorong penyusunan Standar Kualifikasi Penerjemah China-ASEAN. Langkah ini krusial untuk pengembangan layanan bahasa dan diplomasi budaya di kawasan, sekaligus menjawab tantangan era kecerdasan buatan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa adopsi AI dapat menyumbang hingga 3,67% pada PDB Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan daya saing bangsa.

Benny Siga Butarbutar, Direktur Utama ANTARA, menekankan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak boleh menggantikan peran penting komunikasi manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat proses kerja.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan talenta digital AI tidak hanya perlu kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang interaksi dan pengendalian AI untuk dampak positif.

Namun demikian, Wamen Nezar menekankan bahwa tantangan utama transformasi digital di sektor keuangan ini bukan hanya terletak pada teknologinya saja.

Universitas Jember (Unej) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) bersinergi mengawal implementasi Kebijakan Satu Peta di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, guna mendukung penataan data wilayah dan percepatan pembangunan daerah.