Menkum Usulkan Pertemuan Khusus Jepang-ASEAN Bahas Royalti Musik dan AI di Platform Global

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya dalam pengembangan kerangka hukum.

Menkum Supratman Andi Agtas bertemu perwakilan China untuk ASEAN, mencari dukungan untuk inisiatif Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta digital global. Apa dampak pentingnya bagi ekonomi kreatif?

Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global.

Indonesia memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah inisiatif ambisius untuk memastikan keadilan royalti bagi para kreator dari platform digital global. Bagaimana langkah ini bisa mengubah lanskap industri kreatif?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak teknologi, termasuk nuklir dan kecerdasan buatan (AI), yang tidak selalu positif, menekankan potensi destruktif di balik kemajuan.

Kemenekraf berhasil meluluskan 2.053 peserta Program Talenta Digital BDT 2026, melebihi target, menunjukkan antusiasme tinggi dalam pengembangan kompetensi digital di era AI.

BPS DIY menerapkan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis gawai yang terintegrasi AI untuk Sensus Ekonomi 2026, meningkatkan efisiensi dan akurasi data serta menekan potensi kesalahan input.

Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap integritas informasi dan perlindungan jurnalis di tengah perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) pada forum UNESCO di Paris, menyerukan kerja sama global yang lebih kuat dalam tata kelola digital.

Komdigi menegaskan peran global Indonesia di UNESCO, berkomitmen menjaga integritas informasi dan keselamatan jurnalis di tengah disrupsi kecerdasan buatan, serta mendorong kebijakan media yang inklusif.

Dalam penyelenggaraan AI Impact Challenge tahun ini, sebanyak 363 tim berpartisipasi dan berkompetisi untuk menghadirkan solusi inovatif.