Menkomdigi Meutya Hafid: WFH Tidak Boleh Ganggu Layanan Publik

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

Pemantauan dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung, untuk memastikan penerapan pola kerja WFO dan WFH berjalan optimal.

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Kebijakan WFA Kemendagri bertujuan mentransformasi budaya kerja agar lebih efisien, efektif, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Simak detailnya di sini.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perdana, namun memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan berkurang. Simak bagaimana Pemkot Tangerang menjaga optimalisasi layanan di tengah efisiensi energi.

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN .

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak pelajar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak praktik judi daring yang merusak mentalitas generasi muda.

Total keseluruhan, Komdigi telah memblokir lebih dari 13.000 nomor telepon bekerja sama dengan operator seluler.

Perputaran uang judol telah mengalami penurunan sebesar 30 persen, menjadi Rp286 triliun dari Rp400 triliun pada tahun 2025.

Pemerintah memastikan tidak ada data rakyat Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah AS.

Presiden Prabowo Subianto tegaskan komitmen pemerintah perkuat internet Miangas dan daerah perbatasan, sediakan akses digital hingga dukungan ekonomi lokal. Simak rencana lengkapnya!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat jaringan komunikasi Miangas di wilayah terluar Indonesia, sekaligus menyerahkan bantuan digital dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Pulau Miangas.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

Kedua raksasa teknologi itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku setelah PP Tunas efektif dua hari lamanya sejak Sabtu (28/3).

Langkah kedua platform tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan konkret yang tidak hanya berhenti pada komitmen.

Indonesia menjadi negara non-barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia.

Menurut Meutya, budaya bersih harus menjadi bagian dari etos kerja aparatur negara.