Meski WFH Tiap Jumat, Menag Minta Pelayanan Nikah Tetap Maksimal

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah mulai berlaku, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan Kinerja ASN WFH Jateng tidak boleh menurun demi menjaga pelayanan publik.

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Kementerian Agama menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap berjalan lancar meskipun ada penyesuaian sistem kerja WFH, memastikan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan esensial tidak terganggu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perdana, namun memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan berkurang. Simak bagaimana Pemkot Tangerang menjaga optimalisasi layanan di tengah efisiensi energi.

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Simak bagaimana Pemkot Medan memastikan optimalnya layanan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.

Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.

Umat Muslim di Malaysia dan Indonesia akan merayakan Idul Adha 2026 secara serentak pada 27 Mei. Keputusan ini didasarkan pada hasil hisab dan rukyatul hilal yang telah memenuhi kriteria MABIMS.

Kementerian Agama telah resmi menetapkan Idul Adha 2026 jatuh pada 27 Mei, setelah pengamatan hilal di Medan menunjukkan ketinggian yang memenuhi syarat. Simak detail penetapan Idul Adha 2026 yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak.

Menteri Agama mengajak umat Islam meningkatkan amalan ibadah dan berkurban dalam menyambut Idul Adha 1447 H, yang jatuh pada 27 Mei 2026. Persiapkan diri menyambut hari raya kurban.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi tinggi kiprah Fatayat NU yang telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan kuat di berbagai bidang, menegaskan kesetaraan gender dalam Islam dan peran perempuan.

Menteri Agama mengajak seluruh elemen masyarakat meneladani Perjuangan KH Wahab Hasbullah dalam memperkuat pesantren, moderasi beragama, dan kebangsaan, menghadapi tantangan sosial keagamaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Pindapata Nasional Gema Waisak 2570 B.E. bukan hanya tradisi keagamaan, melainkan pelajaran hidup tentang berbagi dan melatih keikhlasan, mengajak umat Buddha mewujudkan spiritualitas nyata.

Peristiwa tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Perbuatan pelaku terencana dengan baik. Begitu mencurigai adanya hubungan gelap antara dan istrinya, pelaku membuat sebuah rencana untuk menghabisi temannya.

Upacara akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara akan dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Masalah sanitasi air toilet menjadi salah satu temuan tim pengawas haji DPR.

Polda Metro Jaya sebelumnya menerima dua laporan terkait dugaan penipuan biro umrah PT Khazanah Tamma International/Hanania Group.

Hasil penggeledahan, penyidik Bareskrim menemukan sejumlah barang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan.