KPK Tahan 3 Eks Anggota DPRD dan Sekda Kota Bandung

Kasus rasuah yang dilakukan para pelaku adalah siap Ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar.

Dokumen pencekalan ke luar negeri sudah ditanda-tangani Kepala Kejari Kota Bandung.

Erwin disangkakan menyangkakan Pasal 12 e, UU 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan, juncto UU RI nomor 20 tahun 2001.

Ada prosedur yang harus dilalui untuk bisa melakukan penahanan kepada Wakil Wali Kota Bandung.

Keduanya ditengarai terlibat secara bersama-sama dalam meminta proyek kepada pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bandung.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kota Bandung menyatakan Ema terbukti menyuap 4 anggota DPRD Kota Bandung senilai total Rp1 miliar.

Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai 20 persen dari Rp6,5 miliar, total dana hibah pramuka pada tahun-tahun tersebut.

Penetapan status tersangka dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Ema sebelumya didakwa menyuap empat orang anggota DPRD Kota Bandung sebesar total Rp1 miliar.

Keempat tersangka ditahan tim penyidik KPK selama 20 hari ke depan di Rutan KPK.

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Pengacara Ema Sumarna, Rizky Rizgantara mengkonfirmasi bahwa kliennya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berkolaborasi dengan ITB untuk meningkatkan pemanfaatan data geospasial. Langkah ini bertujuan mendorong perencanaan pembangunan cerdas dan mitigasi bencana di daerah.

Tiga mahasiswa Program Magister PWK FTUI berhasil meraih Grand Prix Winner dalam kompetisi Smart City 2030 di Rusia, menunjukkan inovasi mobilitas Dukuh Atas.

Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi memulai era Pembayaran Parkir Nontunai berbasis QRIS di kawasan Belungguk Point, langkah strategis untuk transparansi retribusi dan kemudahan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen penuh dalam perluasan jaringan internet hingga pelosok desa, memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses digital yang layak dan stabil.

Menteri PANRB Rini Widyantini meninjau langsung kesiapan IKN, memastikan aparatur sipil negara (ASN) akan merasa aman dan nyaman di Ibu Kota Nusantara dengan fasilitas modern dan konsep futuristik yang mendukung transformasi bangsa.

Kementerian Hukum Kepulauan Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat harmonisasi aturan daerah Pangkalpinang untuk pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.