LIVE

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR OKU Sumsel Usai OTT Delapan Pejabat

Tessa menegaskan, informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

kpk
Gedung Merah Putih KPK
Gedung Merah Putih KPK (©Merdeka.com)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Penggeledahan ini dilakukan setelah delapan orang, termasuk Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Betul, hari ini ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terkait perkara tangkap tangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Rabu (19/3).

Tessa belum mengungkap hasil dari penggeledahan tersebut. Dia menegaskan bahwa informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

"Untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai semua," tambahnya.

Rp2,6 Miliar Diamankan dalam OTT

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan uang sebesar Rp2,6 miliar. OTT ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU.

"Suap proyek Dinas PUPR," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Minggu (16/3).

KPK telah memastikan bahwa Kepala Dinas PUPR OKU serta tiga anggota DPRD Kabupaten OKU termasuk di antara delapan orang yang terjaring dalam OTT. Hingga saat ini, KPK belum merinci identitas lengkap para pihak yang ditangkap.

Tessa Mahardika mengonfirmasi bahwa delapan orang yang ditangkap dalam OTT di OKU telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka tiba pada Minggu pagi menggunakan beberapa kendaraan dan langsung memasuki gedung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, delapan orang sudah tiba," ungkap Tessa.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada Sabtu (16/3). Informasi awal menyebutkan bahwa lima orang yang terjaring adalah seorang kepala dinas di lingkungan Pemkab OKU, seorang kontraktor, dan tiga anggota DPRD Kabupaten OKU.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Gelar Ratas Akselerasi Program Strategis Nasional Usai Lawatan ke Eropa

{{caption}}
Satu Keluarga Tewas Terjebak Asap Kebakaran di Grogol Petamburan, Rumah Digembok dari Dalam

{{caption}}
Terungkap Modus Dugaan Pelecehan Sesama Jenis Pendakwah SAM, Korban Diiming-imingi Sekolah ke Mesir

{{caption}}
Banjir Satu Meter Lebih Rendam Kebon Pala Jaktim, Warga Masih Bertahan di Rumah

{{caption}}
3 Terdakwa Korupsi Chromebook Dituntut 6–15 Tahun Penjara, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Terberat

{{caption}}
Medan Terjal dan Gelap, Tim SAR Helikopter Jatuh di Sekadau Terpaksa Bermalam di Bukit

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah Terkait Korupsi Proyek OKU Sumsel

Pada perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) OKU Sumsel.

KPK
{{caption}}
KPK Bawa Sekoper Dokumen Usai Obok-Obok Kantor DPRD OKU

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

korupsi proyek pupr
{{caption}}
KPK OTT 8 Pejabat di Sumsel Terkait Suap Proyek PUPR, Sita Uang Rp2,6 Miliar

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

KPK
{{caption}}
8 Pejabat Terjaring OTT KPK di Sumsel Diterbangkan ke Jakarta

Rencananya, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin 17 Maret 2025 untuk melakukan penggeledahan di Dinas PU PR OKU.

OTT KPK
{{caption}}
Hanura Benarkan Ketua DPC OKU Sumsel Terjaring OTT KPK

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar membenarkan salah satu yang tertangkap adalah FH yang merupakan Ketua DPC Hanura OKU.

OTT KPK
{{caption}}
Emil Dardak Ajak Perkuat Pencegahan Korupsi Usai Deretan OTT Kepala Daerah di Jatim

Ia menilai rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.

berita update
{{caption}}
Polisi Usut Laporan Faizal Assegaf ke Jubir KPK Buntut Kasus Bea Cukai

Polisi akan melayangkan panggilan kepada pelapor untuk menyerahkan barang bukti, juga meminta menghadirkan saksi-saksi.

berita update
{{caption}}
KPK Tunjukkan Barang Faizal Assegaf yang Disita dari Tersangka Kasus Bea Cukai, Ini Daftarnya

KPK menyita sejumlah perangkat elektronik terkait kasus korupsi Bea Cukai. Namun, diksi penyitaan menuai polemik. Pasalnya barang tersebut diserahkan sukarela.

bea cukai
{{caption}}
Pelapor Kasus Yaqut Datangi Dewas KPK

Pelapor kasus Yaqut minta Dewas KPK mendalami alasan pengalihan status tahanan. Fokus pada klaim strategi penyidikan yang dinilai perlu diuji.

berita update
{{caption}}
Ono Surono Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek ke Pribadi Maupun Partai Usai Penggeledahan KPK

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

ade kuswara kunang
{{caption}}
KPK Ungkap Enam Barang yang Disita dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

alat elektronik
{{caption}}
Kejati Jambi Kembali Tahan Koruptor Kredit Investasi Rp105 Miliar, Bengawan Kamto Masuk Lapas

Kejaksaan Tinggi Jambi kembali menahan Bengawan Kamto, terdakwa korupsi kredit investasi senilai Rp105 miliar, setelah sebelumnya berstatus tahanan kota. Simak detail penahanan koruptor kredit investasi ini yang kini berada di Lapas Jambi.

bengawan kamto
{{caption}}
Duduk Perkara Ketua Ombudsman Terseret Kasus Hukum dan Ditetapkan Sebagai Tersangka

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti cukup melalui serangkaian penyidikan dan penggeledahan.

berita update
{{caption}}
Kejati Riau Geledah KSOP dan Pelindo Dumai, Diduga Terkait Aktivitas Kepelabuhanan

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Kantor KSOP dan PT Pelindo Dumai. Penggeledahan Kejati Riau ini diduga terkait dugaan perkara aktivitas kepelabuhanan yang berhubungan dengan penerimaan keuangan negara.

dumai
{{caption}}
Inspektorat Bogor Kantongi Bukti Transaksi Jual Beli Jabatan Empat ASN, Kasus Dilimpahkan Hukum

Inspektorat Kabupaten Bogor berhasil mengantongi bukti transaksi terkait dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan empat ASN, melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

asn bogor
{{caption}}
Pendopo Tulungagung Disegel KPK, Plt Bupati Belum Bisa Berkantor

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin belum bisa berkantor di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso karena Pendopo Tulungagung disegel KPK, berdampak pada aktivitas pemerintahan.

ahmad baharudin
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

aliran dana