LIVE

Hanura Benarkan Ketua DPC OKU Sumsel Terjaring OTT KPK

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar membenarkan salah satu yang tertangkap adalah FH yang merupakan Ketua DPC Hanura OKU.

ott kpk
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) (@ 2023 merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Delapan orang diamankan termasuk sejumlah uang sebagai barang bukti.

Dari delapan orang yang dimaksud, tiga di antaranya anggota DPRD OKU inisial FA, FI, dan UH, serta seorang kepala dinas inisial U. Sementara empat orang lain belum terkonfirmasi.

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar membenarkan salah satu yang tertangkap adalah FH yang merupakan Ketua DPC Hanura OKU. FH tercatat sebagai anggota DPRD setempat periode 2024-2029.

"Kita monitor dari informasi Sekretaris DPC, memang benar (FH), tetapi kita belum tahu secara pasti soal apa," ungkap Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar, Sabtu (15/3).

Azhar menyebut pihaknya mendukung operasi KPK dalam pemberantasan korupsi tetapi harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Azhar mengaku masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait OTT yang dikabarkan ikut melibatkan kadernya.

"Kita mendukung penegakan hukum. Namun untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada rilis resmi dari KPK," kata Azhar.

Penjelasan KPK soal OTT di Sumsel

Diberitakan sebelumnya, OTT dilakukan KPK di Ogan Komering Ulu (OKU), Sabtu (15/3). Dikabarkan, dari orang yang ditangkap di antaranya kepala dinas, swasta, dan anggota DPRD OKU. Belum diketahui identitas yang terjaring KPK.

"Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari OTT yang dilakukan di Kabupaten OKU," ungkap Jubir KPK Tessa Mahardhika.

Tessa menyebut saat ini ke delapan orang tersebut tengah dalam perjalanan dari Baturaja, OKU, menuju Palembang untuk dibawa ke Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan ke gedung KPK.

"Nanti untuk jelasnya akan disampaikan saat konprensi pers resmi terkait kegiatan tersebut," kata Tessa.

Tessa melanjutkan, penyidik masih bekerja mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait operasi yang dilakukan di OKU. Pihaknya akan segera mengumumkan hasil dari pemeriksaan tersebut. 

"Untuk apa saja yang diamankan KPK selain ke delapan orang tersebut hingga saat ini belum terinformasikan," kata Tessa.

"Ada sejumlah uang yang turut diamankan, namun untuk jumlahnya belum diketahui," tutup Tessa.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
B
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gempa M 5,8 di Bolmong Selatan, Guncangan Terasa sampai Gorontalo

{{caption}}
Pemprov DKI Anggarkan Rp 200 M Lebih, Ratusan Sekolah di Jakarta Siap-Siap Gratis

{{caption}}
Jadwal MPL ID S17 Hari Ini: Derby Classic RRQ vs EVOS, Akankah Sang Raja Makin Terpuruk?

{{caption}}
Aktivitas Prabowo di Sabtu Pagi: Berenang Jam 05.00, Lanjut ke Magelang

{{caption}}
Legenda Arsenal Aaron Ramsey Senang Bisa Kembali ke Indonesia Setelah 13 Tahun

{{caption}}
Pramono Minta BUMD Jakarta Berani Ekspansi ke Luar Negeri: Tidak Jago Kandang

Topik Terkait
{{caption}}
KPK OTT di Medan

Operasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Dinas PUPR OKU Sumsel Usai OTT Delapan Pejabat

Tessa menegaskan, informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

KPK
{{caption}}
PDIP Langsung Pecat Ferlan Juliansah Usai Terjaring OTT KPK di OKU

KPK menetapkan enam tersangka terkait OTT KPK di Ogan Komering Ulu.

dprd ogan komering ilir
{{caption}}
KPK OTT 8 Pejabat di Sumsel Terkait Suap Proyek PUPR, Sita Uang Rp2,6 Miliar

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

KPK
{{caption}}
8 Pejabat Terjaring OTT KPK di Sumsel Diterbangkan ke Jakarta

Rencananya, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin 17 Maret 2025 untuk melakukan penggeledahan di Dinas PU PR OKU.

OTT KPK
{{caption}}
8 Orang Terjaring OTT KPK di Sumsel, Siapa Pejabat Terlibat?

Operasi Tangkap Tangan (OTT) tepatnya dilakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

OTT KPK
{{caption}}
Update OTT KPK di Bengkulu: 8 Orang Diamankan, Dokumen dan Bukti Elektronik Disita

KPK telah menerbangkan delapan orang tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

OTT KPK
{{caption}}
Kemendagri Dampingi Pemkab Tulungagung Pasca-OTT KPK, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

ahmad baharudin
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

aliran dana
{{caption}}
Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Yang Pilih Siapa? Rakyat Kan

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

berita update
{{caption}}
Korupsi Bermeterai di Tulungagung: Modus Baru Jerat Pejabat dengan Surat Tanpa Tanggal

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

berita nasional
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Anggota DPRD Tulungagung dalam Kasus Pemerasan Kakaknya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.

anggota dprd terlibat
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pinjam Uang OPD Penuhi Permintaan Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

anti korupsi
{{caption}}
Viral Rekaman Terakhir Kali Helikopter PK-CFX Mengangkasa, Terbang Rendah Sebelum Jatuh di Sekadau Kalbar

Dalam video itu, helikopter yang semula berada pada ketinggian, tiba-tiba saja terlihat terbang rendah di antara pohon-pohon yang tinggi.

berita update
{{caption}}
Babak Baru Viral Napi Korupsi Hendak Nongkrong di Kedai Kopi, Kini Dipindahkan ke Nusakambangan

Buntut kejadian yang viral tersebut, dua pejabat di internal diperiksa. Kini, napi berinisial S tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

berita update
{{caption}}
Harga BBM Non Subsisi Pertamina Naik Mulai Hari Ini, Pertamina Dex Meroket Jadi Rp23.900 per Liter

Untuk harga Dextlite, ditetapkan sebesar Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

bbm dexlite
{{caption}}
Pramono Anung Minta BUMD Jakarta Berani Ekspansi, Jangan Hanya Jago Kandang

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.

berita update
{{caption}}
Program Bedah Rumah di Papua akan Dimulai 27 April 2026

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

bedah rumah
{{caption}}
Pramono Bolehkan Taman dan Halte Pakai Nama Brand, Asal Bukan Parpol

Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.

berita update