8 Orang Terjaring OTT KPK di Sumsel, Siapa Pejabat Terlibat?

Operasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Tessa menegaskan, informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

Rencananya, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin 17 Maret 2025 untuk melakukan penggeledahan di Dinas PU PR OKU.

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar membenarkan salah satu yang tertangkap adalah FH yang merupakan Ketua DPC Hanura OKU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam kasus rasuah.

Hingga kini, mereka yang terjaring OTT belum diketahui terkait kasus apa.

KPK telah menerbangkan delapan orang tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Namun, saat ditanya OTT tersebut terkait kasus apa, Tessa tak menjawab secara detail.

Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

Golkar menanggapi usulan KPK soal kaderisasi capres. Sarmuji menilai peluang harus tetap terbuka bagi tokoh terbaik, termasuk dari luar partai.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang tengah bergulir.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.