OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

KPK resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat lainnya sebagai tersangka kasus korupsi. Penangkapan terjadi setelah OTT dugaan suap proyek Pemkab Rejang Lebong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek.

KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Bupati Ardito Wijaya dalam dugaan suap pengesahan RAPBD, Rabu (10/12/2025).

Selain Bupati Lampung Tengah, KPK juga dikabarkan menangkap DPRD setempat.

Operasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.

Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Erik ditangkap bersama sembilan orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Selain pencegahan, menurut Novel, dalam menangani kasus korupsi juga dibutuhkan penindakan dalam bentuk OTT yang sudah mendarah daging di KPK.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga ditahan KPK bersama tiga orang tersangka lainnya, termasuk anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.