Kebijakan Distribusi Flat Panel Dikritik, Ini Penjelasan Mendikdasmen
Pembagian IFP mendapatkan banyak kritik, termasuk dari Ina Setiawati Liem, pendiri Jurusanku sekaligus konsultan pendidikan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendadak membagikan Interactive Flat Panel (IFP) berukuran 75 inci kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah Jabodetabek.
Selain itu, sekolah-sekolah berstandar internasional juga menerima perangkat digital ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa distribusi IFP ini merupakan langkah lanjutan dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 serta arahan dalam Peringatan Hardiknas terkait digitalisasi pendidikan.
"Pengiriman IFP berbasis kesiapan," ungkap Mu'ti kepada Liputan6.com pada hari Minggu (7/9).
Mu'ti menjelaskan bahwa sekolah yang bersedia untuk menerima IFP akan mendapatkan bantuan tersebut.
Program pembagian ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.
"Kalau mereka (sekolah) tidak bersedia menerima (IFP) bisa dikembalikan," tambahnya.
Hal ini menunjukkan komitmen Kemendikdasmen dalam memperkuat infrastruktur pendidikan melalui teknologi digital.
Perbaikan sekolah dan peningkatan tunjangan bagi guru
Mu'ti membantah anggapan bahwa pembagian IFP merupakan langkah pemerintah untuk meredakan kemarahan guru terkait pernyataan 'guru beban negara'.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah lebih dulu memperhatikan kesejahteraan guru sebelum melakukan distribusi IFP.
Menurutnya, tunjangan untuk guru telah mengalami peningkatan, di mana tunjangan bagi guru non-ASN naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
Sementara itu, tunjangan untuk guru ASN mengalami penambahan sebesar gaji pokok.
"Mulai tahun ini, tunjangan yang semula ditransfer melalui Pemerintah Daerah ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru," jelas Mu'ti.
Ia juga menginformasikan bahwa tahun ini, untuk pertama kalinya, guru honorer akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan, yang akan ditransfer langsung ke rekening mereka.
"Tahun depan bantuan guru honorer kita usulkan dinaikkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan," tambahnya.
Selain memperhatikan kesejahteraan guru, Mu'ti juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memulai renovasi dan pembangunan sekolah baru sebanyak 13.800 dengan total anggaran mencapai Rp 16,9 triliun.
Pembagian IFP menuai banyak protes
Pembagian IFP ini mendapatkan banyak kritik. Salah satu kritik tersebut datang dari Ina Setiawati Liem, pendiri Jurusanku sekaligus seorang konsultan pendidikan.
Ia menyatakan bahwa kebijakan pembagian IFP tidak didasarkan pada data kebutuhan yang relevan di sekolah-sekolah.
Menurutnya, sekolah-sekolah berstandar internasional yang mampu membeli perangkat tersebut justru mendapatkan dukungan dari pemerintah.
"Kebijakan ini tidak berbasis data kebutuhan dan urgensi masyarakat melainkan sekadar distribusi massal tanpa prioritas yang jelas," ungkap Ina Liem.
Ina Liem juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah seperti rendahnya gaji guru, kondisi sekolah yang memprihatinkan, serta kebocoran anggaran pendidikan yang terjadi secara masif.
Alih-alih menggunakan anggaran untuk mendistribusikan IFP, perhatian seharusnya diarahkan pada isu-isu mendesak tersebut.
Sebelum menerima IFP, pihak sekolah diminta untuk mengisi formulir sebagai tanda kesediaan.
Di antara sekolah-sekolah yang tercatat sebagai penerima bantuan ini adalah British School Jakarta, German School Jakarta, Binus School, Global Jaya, dan Gandhi Memorial International School.