LIVE

Kasus Mafia Tanah: Pegawai BPN Jual Asrama Mahasiswa Milik Negara, Begini Perannya

Tersangka disebut menerima sejumlah uang dari pelaku lainnya

mafia tanah
Kasus Mafia Tanah: Pegawai BPN Jual Asrama Mahasiswa Milik Negara, Begini Perannya
Kasus Mafia Tanah: Pegawai BPN Jual Asrama Mahasiswa Milik Negara, Begini Perannya (merdeka.com)

Tersangka disebut menerima sejumlah uang dari pelaku lainnya

Kasus Mafia Tanah: Pegawai BPN Jual Asrama Mahasiswa Milik Negara, Begini Perannya

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan status tersangka dan menahan pihak yang terlibat dalam mafia tanah peralihan aset Yayasan Batang Hari Sembilan.


Kasus ini berupa Asrama Mahasiswa milik Pemprov Sumsel di Yogyakarta yang dijual oleh tersangka.

Tersangka yang baru adalah NW, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta.


Aspidsus Kejati Sumsel Noer Denny Abdullah mengungkapkan, tersangka berperan memperlancar transaksi penjualan aset dan penertiban sertifikat.

Menjadi pegawai BPN, NW memiliki akses untuk menerbitkan sertifikat.

"NW jadi tersangka karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset negara dengan kerugian ditaksir mencapai Rp10 miliar," ujar Aspidsus Kejati Sumsel Noer Denny Abdullah, Kamis (21/3).


Penetapan tersangka NW merupakan runtutan pemeriksaan tersangka-tersangka sebelumnya. Total ada enam tersangka dalam kasus ini.

Yakni, tiga tersangka yang sudah lebih dulu ditahan inisial ZT, EM, dan DK. Sedangkan dua tersangka lainnya telah meninggal dunia.


"Tersangka NW diduga menerima uang dalam perkara tersebut," kata Noer.

Adapun pasal yang dikenakan kepada 
tersangka NW sama dengan tersangka yang telah ditetapkan lebih dulu, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tersangka NW kami tahan untuk 20 hari ke depan," kata Noer.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
B
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Masa Tahanan Eks Kepala BGN Dadan dan Dua Wakilnya Diperpanjang 40 Hari

{{caption}}
Prabowo Dukung Kreativitas SDN Tegalega, Kirim Satu Set Drumben

{{caption}}
Drumben SDN Tegalega dapat Hadiah dari Prabowo

{{caption}}
Abah Sakam, Penjaga Warisan Ternak yang Bertahan 4 Dekade

{{caption}}
Depan Hakim, Eks Ketua Ombudsman Mengaku Idap Sakit Parah

Topik Terkait
{{caption}}
Kenakan Rompi Tahanan dan Wajah Ditutup Masker, Ini Potret Pejabat Dinas Perumahan Sumenep Dijebloskan ke Penjara Terjerat Kasus Korupsi

NLA, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Terungkap! Siapa Direktur PT NDP yang Ditahan Kejati Sumut Terkait Korupsi Aset PTPN I?

Kejati Sumut menahan IS, Direktur PT Nusa Dua Propertindo, dalam kasus dugaan korupsi aset PTPN I. Penahanan ini menambah daftar tersangka, mengungkap peran krusialnya dalam pengalihan aset negara secara ilegal.

deli serdang
{{caption}}
Korupsi Aset PTPN I, Kejati Sumut Tahan Dua Mantan Pejabat BPN

Aset tersebut diduga digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland melalui kerja sama dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land.

Korupsi
{{caption}}
Korupsi Jamkrida NTT Rp25 Miliar, Seorang Komisaris Ditahan Kejati NTT

Kejati NTT kembali tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada PT Jamkrida NTT.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Korupsi Lahan Bendungan Passelloreng, 6 Orang Jadi Tersangka TErmasuk 2 Kades dan Eks Pejabat BPN

Untuk tersangka AA ditahan di Rutan Kelas IA Makassar sementara lima tersangka lainnya di Lapas Kelas 1A Makassar.

Regional
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Wakil Ketua Baleg Soroti Pentingnya Integrasi Data dan Pembenahan Tata Kelola Pertanahan

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

ahmad doli kurnia tandjung
{{caption}}
Kini Mbah Tupon Bisa Tidur Nyenyak

Pengembalian sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purwanti.

bantul
{{caption}}
Mafia Tanah Sulit Diberantas, Menteri ATR Nusron Wahid: Sampai Kiamat Kurang 2 Hari Masih Ada

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

berita update
{{caption}}
Ungkap Kejanggalan dalam Sengketa Tanah Jusuf Kalla Vs GMTD, Nusron Wahid: Ada yang Tidak Proper di Internal BPN

Nusron mengaku akan membenahi permasalahan tersebut, sehingga kesalahan tidak terulang kembali.

berita update
{{caption}}
Sengketa Tanah PT Hadji Kalla Vs GMTD, Pengacara JK Sebut James Riady Mau Cuci Tangan

Usman mengaku sudah membaca statement James Riady di media terkait sengketa tanah di Metro Tanjung Bunga.

berita kontributor
{{caption}}
Wamen ATR/BPN Ajak Masyarakat Memuliakan Sungai, Sebut Sebagai Akar Peradaban Bangsa

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyerukan pentingnya Gerakan Nasional AYO Memuliakan Sungai sebagai akar peradaban bangsa, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai.

ahy
{{caption}}
Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah Wakaf Punya Sertifikat pada 2028

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

atr bpn
{{caption}}
Satgas PRR Percepat Realisasi Optimalisasi Lahan HGU untuk Huntap Bencana

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

atr bpn
{{caption}}
Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

akuntabilitas daerah
{{caption}}
UIN Palu Siap Sambut Kunjungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk Teken MoU dan Kuliah Umum

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

atr bpn
{{caption}}
BPK Serahkan LHP Pengendalian HGU BPN dan Alih Fungsi Lahan ke Kementerian ATR/BPN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

akhsanul khaq