Kasus Korupsi Mengguncang! Sidang Perdana Sugiri, Dijerat Pasal Suap dan Gratifikasi

Sejumlah nama yang disebut masih memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dengan bupati pun mencuat di persidangan.

Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko menghadapi dakwaan serius atas dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Didakwa Korupsi ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan atas dugaan pe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.

Suap dan gratifikasi diberikan Yunus, setelah mengetahui jabatannya akan diganti dan segera diumumkan Bupati Sugiri.

Penerimaan uang tersebut terbagi dalam tiga klaster perkara, Rp900 juta untuk suap jual beli jabatan, Rp1,4 miliar untuk fee proyek pekerjaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima suap dari berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada tiga klaster yang telah diungkap. Penyelidikan atas dugaan suap Bupati Ponorogo terus berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus Korupsi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diduga menerima uang Rp2,6 miliar dari tiga klaster kasus. Simak detail lengkapnya!

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Dudung memberikan perhatian dan dukungan kepada korban sekaligus memastikan penanganan medis serta proses pendampingan berjalan dengan baik.

Dalam peristiwa itu, polisi turut menangkap dua pria yang diduga berperan sebagai kurir narkotika.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka, sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Dudung tiba sekitar pukul 19.45 WIB mengenakan kemeja putih. Kedatangannya disambut jajaran tenaga medis RSHS Bandung serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat mencurigai aktivitas peredaran narkoba di kawasan Paseban.

Namun, polisi menegaskan kepolisian hanya meminjamkan fasilitas tempat.