Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan keberhasilan pembangunan sistem air bersih modern pascabencana tidak hanya ditentukan oleh progres konstruksi.

Pembangunan huntara di Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar juga terus menunjukkan progres signifikan.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kasatgas Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat upaya Normalisasi Sungai dan Muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana hidrometeorologi untuk mencegah banjir meluas.

Capaian saat ini menunjukkan lebih dari 92 persen lokasi tertimbun lumpur akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera telah berhasil dibersihkan.

Satgas PRR menargetkan seluruh fasilitas penunjang, termasuk air bersih dan aktivasi listrik, dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari ke depan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) kembali menyalurkan bantuan bagi penyintas banjir bandang di Aceh Tamiang, sekaligus merencanakan pembangunan sumur bor untuk solusi air bersih jangka panjang.

Bantuan tersebut telah disalurkan melalui transfer ke daerah di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra.

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Mendagri menekankan bahwa pemerintah sejak awal telah menyiapkan skema bantuan terstruktur berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.

Paket bantuan ini disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi bagi penyintas bencana.

Tito juga menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.