Isu Reshuffle Mencuat, Daniel Johan: Menteri dan Wakil PKB Sudah Kerja Keras

Isu reshuffle kabinet semakin mencuat, namun Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan jajaran menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang didasari evaluasi kinerja.

Ketua DPP PSI Ahmad Ali tak khawatir dengan isu reshuffle kabinet. Sebab, kader partai berlogo gajah yang berada di kabinet adalah yang terbaik.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, sebuah kewenangan yang dijamin konstitusi dan tidak dapat dibatasi, memicu rasa penasaran publik.

Muzani menyatakan menghormati perombakan kabinet. Ia menyebut reshuffle sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mewanti-wanti kepada siapapun agar tidak berkomentar atau bertindak melampaui kewenangan Prabowo. Termasuk soal reshuffle.

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

Dia enggan menanggapi lebih lanjut soal kabar menggantikan Purbaya. Budi Gunadi menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Beredar kabar yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal kena reshuffle. Purbaya disebut-sebut akan digantikan ekonom Chatib Basri.

Warga setempat pun langsung mengoreksi ucapan Prabowo bahwa yang benar adalah Desa Tegalretno. Prabowo pun menyebut dirinya salah mendapatkan informasi.

Hanif dilantik menjadi Wamenko Bidang Pangan melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) digantikan Mohammad Jumhur Hidayat.

Dudung dilantik menggantikan posisi Muhammad Qodari yang juga dilantik menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menggantikan Angga Raka Prabowo.

LHKPN terbaru mengungkap total harta Abdul Kadir Karding mencapai Rp16,19 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan di berbagai daerah.

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.