LIVE

Isu Reshuffle Mencuat, Daniel Johan: Menteri dan Wakil PKB Sudah Kerja Keras

Fraksi PKB DPR RI menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan menyatakan menghormati seluruh keputusan yang diambil.

reshuffle kabinet
Isu Reshuffle Mencuat, Daniel Johan: Menteri dan Wakil PKB Sudah Kerja Keras
Isu Reshuffle Mencuat, Daniel Johan: Menteri dan Wakil PKB Sudah Kerja Keras (merdeka.com)

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Daniel Johan, menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet yang belakangan mencuat.

Ia menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Daniel menjelaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan.

Karena itu, menurutnya, seluruh elemen politik perlu menghormati setiap keputusan yang diambil Presiden, termasuk jika Presiden memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet.

“PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” tegas Daniel.

Harapan Kinerja Kabinet

Anggota Komisi IV DPR RI tersebut berharap seluruh jajaran kabinet dapat terus bekerja secara optimal dan solid dalam membantu Presiden menjalankan program-program pemerintahan.

“Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Daniel juga menyampaikan bahwa selama ini para menteri dan wakil menteri yang berasal dari PKB telah menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam mendukung pemerintahan.

“Selama ini, menteri dan wakil menteri dari PKB telah bekerja keras membantu presiden. Fraksi PKB juga mendukung semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Residivis di Medan Babak Belur dan Diarak Warga Usai Bobol Rumah Kosong

{{caption}}
Pengemudi Mobil Dinas Jadi Tersangka Kecelakaan Tewaskan Bayi di Manado

{{caption}}
Ironi Eks Polisi Robig: Dulu Berantas Narkoba, Kini Jadi Pengedar dari Penjara

{{caption}}
Kabur Saat Salat Jumat, 2 Tahanan Lapas Polman Ditangkap Saat Sembunyi di Empang

{{caption}}
Kebakaran Berulang di 5 Kelurahan Jakarta, Ternyata Ini Penyebab Utamanya

{{caption}}
SPPG Babakan Pekerjakan Narapidana di Dapur MBG, Pastikan Sudah Seleksi Ketat

Topik Terkait
{{caption}}
Mensesneg Tegaskan Reshuffle Kabinet Wewenang Penuh Presiden Prabowo Subianto

Isu reshuffle kabinet semakin mencuat, namun Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan jajaran menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang didasari evaluasi kinerja.

Reshuffle Kabinet
{{caption}}
Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Ahmad Ali sebut Menteri dari PSI Kader Terbaik

Ketua DPP PSI Ahmad Ali tak khawatir dengan isu reshuffle kabinet. Sebab, kader partai berlogo gajah yang berada di kabinet adalah yang terbaik.

Reshuffle Kabinet
{{caption}}
Ketua Komisi VII DPR Tegaskan Reshuffle Kabinet Prabowo Hak Prerogatif Presiden

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, sebuah kewenangan yang dijamin konstitusi dan tidak dapat dibatasi, memicu rasa penasaran publik.

Reshuffle Kabinet
{{caption}}
Gerindra Pastikan Semua Menteri Dinilai dan Dievaluasi

Muzani menyatakan menghormati perombakan kabinet. Ia menyebut reshuffle sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto.

Reshuffle Kabinet
{{caption}}
Bahlil soal Reshuffle Kabinet: Menteri itu Pembantu, Sudah Kewajiban Diperintahkan Presiden Dilakukan

Bahlil mewanti-wanti kepada siapapun agar tidak berkomentar atau bertindak melampaui kewenangan Prabowo. Termasuk soal reshuffle.

Reshuffle kabinet prabowo
{{caption}}
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

reshuffle kabinet indonesia
{{caption}}
Seskab Teddy Buka Suara soal Isu Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Seskab meminta publik menunggu.

berita update
{{caption}}
Istana Bicara soal Reshuffle Kabinet Jelang Lebaran

Pemerintah hingga saat ini masih bekerja menekan dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi.

berita update
{{caption}}
PSI soal Wacana Zulhas Maju 2029: Cawapres Diserahkan kepada Prabowo

Konsolidasi internal koalisi perlu terus dijaga agar agenda pemerintahan berjalan optimal.

partai solidaritas indonesia
{{caption}}
Menko PMK Pratikno Jawab Kabar Mundur dari Kabinet Presiden Prabowo

Ia juga menegaskan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, meski belakangan namanya disebut-sebut bakal terdampak reshuffle.

berita update
{{caption}}
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Evaluasi Menteri Harus Berdasarkan KPI agar Tidak Subjektif

Said menyarankan agar Presiden memanfaatkan struktur organisasi teknis yang dimiliki pemerintah seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet & Staf Khusus.

berita said abdullah
{{caption}}
Fakta Unik: Prabowo Beri Tiga Kali Peringatan Sebelum Reshuffle Menteri, Demi Rakyat Indonesia

Presiden Prabowo Subianto blak-blakan soal kebijakan Peringatan Reshuffle Menteri, menegaskan tiga kali kesempatan sebelum pergantian demi kepentingan bangsa. Apa alasannya?

anggaran negara
{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

berita update
{{caption}}
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

barantin
{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

berita update
{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

berita update