Istana Buka Suara soal Kasus Penyerangan Jaksa di Deli Serdang

Mayjen Windiyatno menekankan bahwa sinergi antara Kodam dan Kejati harus diperkuat di semua lini.

Perlindungan tersebut juga diperkuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas.

Perpres tersebut menjadi regulasi yang menegaskan pentingnya upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas.

Hadi menyebut, keterlibatan dua institusi tersebut adalah hal yang lumrah dalam konteks kerja sama antar lembaga negara.

TNI akan selalu tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah.

Perpres yang baru disahkan tersebut akan memberikan porsi jelas bagi TNI dalam melakukan pengamanan.

Perlindungan yang diberikan TNI terhadap Jaksa tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani, aturan tentang perlindungan terhadap jaksa oleh aparat TNI dan Polri.

Perpres ini memperjelas tugas dan fungsi TNI dalam melindungi Kejaksaan yang sempat banyak disorot dan menuai kontroversi.

TNI/Polri dapat memberikan perlindungan terhadap jaksa atau instansi Kejaksaan atas permintaan dari pihak Kejaksaan.

Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai tidak ada masalah perjanjian antara TNI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung)

Perbuatan tersebut diduga tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali, dengan korban yang merupakan bawahannya sendiri.

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat diamankan oleh tim khusus Kejagung, Aspidum Joko tidak seorang diri.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, dengan tegas melarang jaksa memperpanjang libur Lebaran 2026 dan melakukan inspeksi mendadak di Kejari Gowa. Ini penekanan disiplin dan profesionalitas kerja pasca-Idul Fitri.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajaran Kejaksaan Negeri Sigi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, sekaligus meresmikan gedung baru Kejari Sigi.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.