Ini Alasan KPK Belum Supervisi Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Penyidik masih berada pada tahapan untuk memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya belum juga menetapkan satu orang pun menjadi tersangka.

KPK menolak permintaan Polda Metro Jaya untuk melakukan supervisi kasus dugaan pemerasaan Firli terhadap SYL.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjawab desakan agar ditetapkan tersangka kasus pemerasan SYL.

Rapat koordinasi itu rencananya akan digelar pekan depan.

"Sudah, sudah diterima sejak dua hari atau tiga hari yang lalu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo.

Koordinasi ini penting untuk menggali informasi awal, tanpa masuk pada substansi perkara.

Tujuan dari supervisi ini dilakukan demi memperlihatkan bahwa proses penyidikan yang sampai saat ini masih berlangsung.

Polda Metro mengatakan, belum ada tanggapan dari KPK terkait permintaan supervisi.

Salah satu saksi yang dimintai keterangan adalah ajudan eselon I Kementerian Pertanian.

Supervisi, jelas Ade, upaya Polda Metro menggandeng KPK dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan dilaporkan Syahrul Yasin Limpo.

KPK akan memfasilitasi Polda Metro Jaya jika ingin memeriksa Syahrul Yasin Limpo yang kini ditahan di rutan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan asam format di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet yang merugikan negara.

Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan SYL.

KPK terus mengusut tuntas kasus Korupsi Kementan Asam Formiat, kini mendalami peran rekanan pengadaan asam formiat yang diduga terlibat penggelembungan harga. Siapa saja yang terseret?

Presiden Prabowo Subianto bercerita mengusulkan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian saat Joko Widodo masih menjadi Presiden.

Fathroni diperiksa penyidik pada Kamis (27/3) kemarin.

KPK curiga Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar jasa firma hukum Visi Law Office menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.