Greenpeace Desak Perlindungan Permanen Raja Ampat Usai Izin Tambang Dicabut

Mereka khawatir dampak kerusakan alam dikhawatirkan akan lebih buruk lagi.

Komnas HAM menyatakan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi, di bidang lingkungan hidup.

Pemerintah tetap menangguhkan operasional Gag Nikel meski memiliki izin tambang.

Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat.

Pemerintah telah menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi Pulau Gag dan kawasan lain di Raja Ampat.

Izin tersebut diketahui telah dicabut pemerintah karena terbukti merusak lingkungan dan dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara maritim, yang gugus pulau pemaknaannya tak bisa dikerdilkan sebagai potensi eksplorasi mineral belaka.

Kejagung bakal memeriksa terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan melakukan penambangan di kawasan Raja Ampat.

Ada tiga pendekatan hukum yang digunakan dalam kasus ini, termasuk kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran berat terhadap aktivitas lingkungan.

Greenpeace tetap menuntut perlindungan penuh dan permanen untuk seluruh ekosistem Raja Ampat

Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.

Pemerintah mencabut 4 (empat) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Menerapkan Gaya Hidup Minim Sampah membutuhkan konsistensi serta dukungan lingkungan sosial dan kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan untuk dampak maksimal.

Aktivis Greenpeace Indonesia bersama masyarakat adat menggelar aksi damai di Jakarta untuk menyoroti rencana proyek tebu di Merauke

Ajakan ini bertepatan dengan momen libur akhir tahun agar Pemprov Jakarta juga memperhatikan wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Ajakan patungan beli hutan yang viral mendapat respons Greenpeace. Aktivis menilai hutan bukan komoditas dan menekankan pentingnya hak masyarakat adat.

Leonard Simanjuntak, Direktur Negara Greenpeace Indonesia, menekankan bahwa banyak purnawirawan Polri terlibat dalam korporasi yang merusak lingkungan.

Aksi damai aktivis lingkungan di PLTGU Muara Karang menyoroti arah kebijakan energi Indonesia yang dinilai belum sejalan dengan komitmen iklim global.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses audit keuangan konsolidasian.

Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.

Anang mengungkapkan ini menjadi bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara dalam proses penyidikan dugaan korupsi tambang

PT Petrosea Tbk (PTRO), emiten afiliasi Prajogo Pangestu, mencatat kinerja impresif dengan lonjakan pendapatan Rp14,82 triliun di 2025. Simak detail pertumbuhan dan laba bersih perseroan yang signifikan ini.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan penyesuaian RKAB Tambang 2026 untuk menjaga stabilitas harga komoditas dan mengamankan cadangan energi nasional dari eksploitasi berlebihan.