Greenpeace Desak Perlindungan Permanen Raja Ampat Usai Izin Tambang Dicabut

Mereka khawatir dampak kerusakan alam dikhawatirkan akan lebih buruk lagi.

Komnas HAM menyatakan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi, di bidang lingkungan hidup.

Pemerintah tetap menangguhkan operasional Gag Nikel meski memiliki izin tambang.

Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat.

Pemerintah telah menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi Pulau Gag dan kawasan lain di Raja Ampat.

Izin tersebut diketahui telah dicabut pemerintah karena terbukti merusak lingkungan dan dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara maritim, yang gugus pulau pemaknaannya tak bisa dikerdilkan sebagai potensi eksplorasi mineral belaka.

Kejagung bakal memeriksa terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan melakukan penambangan di kawasan Raja Ampat.

Ada tiga pendekatan hukum yang digunakan dalam kasus ini, termasuk kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran berat terhadap aktivitas lingkungan.

Greenpeace tetap menuntut perlindungan penuh dan permanen untuk seluruh ekosistem Raja Ampat

Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.

Pemerintah mencabut 4 (empat) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Menerapkan Gaya Hidup Minim Sampah membutuhkan konsistensi serta dukungan lingkungan sosial dan kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan untuk dampak maksimal.

Aktivis Greenpeace Indonesia bersama masyarakat adat menggelar aksi damai di Jakarta untuk menyoroti rencana proyek tebu di Merauke

Ajakan ini bertepatan dengan momen libur akhir tahun agar Pemprov Jakarta juga memperhatikan wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Ajakan patungan beli hutan yang viral mendapat respons Greenpeace. Aktivis menilai hutan bukan komoditas dan menekankan pentingnya hak masyarakat adat.

Leonard Simanjuntak, Direktur Negara Greenpeace Indonesia, menekankan bahwa banyak purnawirawan Polri terlibat dalam korporasi yang merusak lingkungan.

Aksi damai aktivis lingkungan di PLTGU Muara Karang menyoroti arah kebijakan energi Indonesia yang dinilai belum sejalan dengan komitmen iklim global.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.