Golkar Sebut Bahlil Diserang Buntut Setop Sementara Tambang Nikel di Raja Ampat

Serangan itu diklaim datang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan di kasus Raja Ampat.

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji mengklaim, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia diserang dalam kasus pertambangan nikel di Raja Ampat. Serangan itu datang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan di kasus Raja Ampat.

Diketahui, aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat diberhentikan sementara oleh Bahlil karena diduga adanya pelanggaran.

"Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor," kata Sarmuji, saat di konfirmasi, Senin (9/6).

Sarmuji menegaskan, Bahlil merupakan menteri satu-satunya yang meninjau langsung penambangan di Raja Ampat. Padahal, kata Sarmuji, persoalan di Raja Ampat merupakan tanggung jawab lintas kementerian.

"Justru begitu ada masalah, Menteri ESDM langsung menghentikan sementara sembari melakukan evaluasi. Bahkan dia satu-satunya menteri yang turun langsung, padahal masalah ini sebenarnya lintas kementerian," imbuh Sarmuji.

Alasan Bahlil Setop Sementara Tambang Nikel

Bahlil memutuskan untuk menyetop sementara operasi tambang nikel PT Gag Nikel selaku anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Putusan ini dikeluarkan usai adanya laporan kegiatan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, yang diduga telah merusak ekosistem setempat.

"Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Gag yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya," ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, Kamis (5/6).

Penghentian izin operasi ini dilakukan sembari menunggu hasil pengawasan dan verifikasi tim di lapangan. Bahlil pun mengaku, dirinya dalam waktu dekat ini akan menyambangi Papua Barat Daya untuk melakukan peninjauan ke sejumlah titik.

"Melarang itu bukan seterusnya, untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu. Sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menceritakan, PT Gag Nikel telah mengantongi IUP untuk produksi sejak 2017. Setahun kemudian pada 2018, anak usaha dari Antam ini mulai beroperasi untuk mengeruk harta karun nikel di sana.

Menurut catatannya, total saat ini ada sekitar 5 izin usaha pertambangan yang ada di kawasan Raja Ampat dan sekitarnya. Namun, hanya satu IUP di antaranya yang masih beroperasi.

"IUP di Raja Ampat itu ada sekitar lima. Setelah saya mendapat laporan, yang Beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT Gag Nikel ini. Yang punya adalah Antam, BUMN," ungkap dia.

Selain mengantongi IUP, Bahlil pun menyebut APT Gag Nikel juga telah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).