Gibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Surplus ini tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang dinilai berjalan dengan baik hingga akhir tahun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

DPRD Kota Bogor resmi menyetujui APBD 2026 senilai Rp3,18 triliun. Anggaran ini fokus pada pembangunan berkelanjutan dan program tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor.

DPRD dan Pemkot Makassar resmi menyepakati APBD Makassar 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Anggaran ini akan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk di pulau-pulau.

Pemerintah Kabupaten Banggai bersama DPRD resmi menetapkan APBD Banggai 2026 sebesar Rp2,72 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, menunjukkan komitmen tata kelola yang akuntabel.

DPRD Kota Mataram telah resmi mengesahkan APBD Mataram 2026 senilai Rp1,67 triliun lebih, menandai komitmen pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

DPRD Trenggalek resmi menetapkan APBD 2026 yang defisit Rp68 miliar. Pengurangan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, memicu penyesuaian program daerah.

peningkatan kinerja APBD ini juga tidak terlepas dari pemulihan ekonomi yang diikuti inflasi terkendali di angka 2,69 persen.

DPRD Bali resmi menyetujui Rancangan APBD Bali 2026 menjadi Peraturan Daerah dengan peningkatan signifikan pada target pendapatan dan belanja daerah. Simak detail alokasi dan dampaknya!

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Minahasa untuk menemui korban gempa bumi. Kunjungan Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan dukungan moril bagi masyarakat t

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK di SD Inpres Kaniti Kupang, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.