APBD Jakarta 2025 Surplus Rp 3,89 Triliun, SiLPA Capai Rp 5,78 Triliun

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

BPAD DKI Jakarta menargetkan pendapatan fantastis Rp805 miliar pada 2026. Simak strategi pengelolaan aset daerah yang menjadi kunci pencapaian Target Pendapatan BPAD DKI ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 43,06 persen dari total belanja daerahnya untuk Anggaran Infrastruktur Publik, melampaui batas minimal aturan, demi peningkatan kualitas hidup warga.

peningkatan kinerja APBD ini juga tidak terlepas dari pemulihan ekonomi yang diikuti inflasi terkendali di angka 2,69 persen.

Gubernur Pramono Anung pun telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengendap di bank

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membeberkan alasan di balik rendahnya Realisasi Belanja Daerah DKI yang baru mencapai 37 persen hingga Juli 2025. Apa penyebabnya?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membeberkan capaian positif APBD DKI 2025, termasuk surplus signifikan dan kontribusi besar terhadap PDB nasional. Simak detailnya!

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Jakarta akan menggelar FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol. Pemprov menargetkan 30 ribu penonton dan menyiapkan infrastruktur serta transportasi.

Perubahan ini terjadi karena adanya pergeseran persepsi terhadap Jakarta yang kini semakin menarik dari sisi pariwisata, khususnya wisata belanja.

Ia menilai tingginya ketimpangan kaya dan miskin tersebut dipicu oleh konsentrasi kekayaan di Jakarta yang tidak merata.

Pramono menyampaikan, kebijakan pengurangan air tanah akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan layanan air perpipaan di lapangan.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta menyebabkan kerusakan tanggul lingkungan.

Menurut Pramono, skema pemberian hak nama itu merupakan kerja sama komersial sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menambah pendapatan.

Instruksi ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.