Fakta Menarik: 8.000 RTLH di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Dipuji Menteri PKP Berkat Program BSPS

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas kolaborasi cepat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Simak bagaimana respons kilat ini membantu ribuan rumah tidak layak huni!

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Apresiasi ini disampaikan atas kesigapan dan kolaborasi cepat Pemkot Surabaya dalam mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan kerja Menteri Maruarar Sirait berlangsung di Kelurahan Mojo, Surabaya, pada Kamis (16/10) lalu.

Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri Cahyadi dinilai responsif dalam menyiapkan data serta lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi warganya.

Program BSPS sendiri bertujuan untuk mengubah rumah tidak layak huni menjadi hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemkot Surabaya, diharapkan renovasi rumah-rumah tersebut dapat segera terealisasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital untuk keberhasilan program ini.

Respons Cepat Pemkot Surabaya dan Fokus Sasaran Program BSPS

Menteri Maruarar Sirait secara khusus menyoroti kecepatan respons dari Wali Kota Eri Cahyadi. "Untuk Kota Surabaya, kami melakukan kerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapatkan respons cepat dengan menyiapkan lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya," ujar Maruarar. Ia menambahkan bahwa dalam seminggu ke depan, skema lahan, pembiayaan, hukum, teknis, dan penghunian akan disiapkan.

Dalam kunjungannya, Menteri Maruarar juga mengecek langsung kondisi rumah Desi Novitasari di Kelurahan Mojo. Rumah berukuran tiga kali tiga meter tersebut dihuni oleh empat orang tanpa fasilitas kamar mandi dan ventilasi yang memadai, menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Menteri PKP menegaskan bahwa bantuan ini tepat sasaran setelah melihat langsung kondisi di lapangan. "Saya dibawa ke dua tempat yang saya cek langsung dua-duanya tepat sasaran. Karena memang sangat kecil, sangat perlu diperbaiki dan mudah-mudahan Ibu nanti program ini adalah membuat yang tidak layak huni jadi layak huni," kata Maruarar Sirait.

Renovasi rumah Desi Novitasari direncanakan akan dimulai pada 27 Oktober mendatang melalui program BSPS. Secara keseluruhan, alokasi program BSPS di Kota Surabaya mencakup 187 unit rumah, dengan 64 unit di antaranya merupakan hasil kerja sama strategis dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Tantangan RTLH di Surabaya dan Dukungan Pusat

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut baik apresiasi serta dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ia mengungkapkan adanya tantangan besar yang dihadapi Kota Surabaya terkait masalah perumahan. Terdapat lebih dari 8.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kota tersebut.

Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penyelesaian masalah RTLH sebanyak itu tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan kualitas hunian bagi warganya.

Inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi untuk menyampaikan kondisi ini kepada Menteri di Jakarta membuahkan hasil positif. "Alhamdulillah. Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu," ungkap Eri Cahyadi.

Berkat komunikasi tersebut, Menteri PKP akhirnya memberikan bantuan signifikan. Bahkan, untuk tahun depan, ditargetkan sebanyak 200 rumah di dua kawasan berbeda di Kota Surabaya akan mendapatkan program serupa, menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Sumber: AntaraNews