DPR Setujui Abolisi Tom Lembong, Kejagung: Kami Belum Terima Informasi Resmi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan proses hukum terhadap terdakwa kasus korupsi impor gula tetap berlanjut.

Sebagai pihak yang berperkara dengan Tom, Kejagung menghormati keputusan diambil presiden soal tersebut.

Laporan yang disusun oleh Tom bertujuan untuk mendorong adanya evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Tom Lembong bebas usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR.

Tom Lembong resmi keluar dari LP Cipinang, Jakarta, Jumat (01/08/2025).

Poin utama yang tertulis di dalamnya adalah bahwa Tom Lembong menerima abolisi dan seluruh proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan.

Menkum Andi tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Dia disambut oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.

Hal itu diputuskan setelah tim kuasa hukum berdiskusi dengan Tom Lembong di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, Jumat (1/8).

Pesan Tom Lembong itu menanggapi adanya abolisi yang diberikan dirinya dari Presiden Prabowo Subianto setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kejagung belum memastikan kapan Tom Lembong dibebaskan dari tahanan.

Tom Lembong bersiap bebas setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Keputusan Prabowo itu disetujui DPR, pada Kamis (31/7) malam.

Kubu Tom Lembong sejauh ini mengaku belum memahami lebih rinci terkait persetujuan permohonan pemberian abolisi tersebut.

Bukan tanpa sebab, seluruh keluarganya tengah berada di Los Angeles, Amerika Serikat.

Pesan sang istri jadi pegangan Tom Lembong saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara.

Tom Lembong yang saat itu diperiksa keempat kali sebagai tersangka semula tak menyangka bakal langsung dijebloskan ke Rutan Kejari Jakarta Selatan.

Pengalaman itu diugkapkan Tom Lembong kepada sahabat sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Keputusan tersebut disebut Muzani sudah melalui beragam pertimbangan.

Momen tersebut dibagikan Anies melalui akun Instagram resminya, @aniesbaswedan, dan langsung menyita perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Sony Sonjaya pada 18 Juni terkait pengajuan justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi MBG.

BPA telah berhasil menelusuri aset atas nama terpidana Eddy Tansil, yang berupa uang sejumlah Rp 51.682.537.000.

Kejagung menggandeng BPKP menelusuri seluruh pengadaan dalam Program MBG di BGN. Penyidik mendalami dugaan mark up sejumlah barang penunjang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan penerapan pasal TPPU guna menelusuri pihak terlibat dalam perkara ini.

Kejagung masih mendalami peran Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG. Permohonan justice collaborator juga tengah dikaji penyidik.