Kubu Tom Lembong Respons Abolisi Diberikan Prabowo: Kita Harus Bahas Dulu, karena Ada Akibat-Akibat Hukumnya

Kubu Tom Lembong sejauh ini mengaku belum memahami lebih rinci terkait persetujuan permohonan pemberian abolisi tersebut.

Pengacara Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), Ari Yusuf Amir merespons abolisi diberikan Presiden Prabowo dan disetujui DPR terhadap kliennya. Ari mengaku berterima kasih terkait abolisi diberikan terhadap Tom Lembong.

Sejauh ini, Ari juga mengaku belum memahami lebih rinci terkait persetujuan permohonan pemberian abolisi tersebut. Dia pun akan menggelar rapat terlebih dahulu untuk menentukan sikap.

"Karena ada akibat-akibat hukumnya apa dari abolisi itu, kita harus membahas dulu," kata Ari di Jakarta, Kamis (1/8), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, pemberian abolisi itu harus dihargai sebagai upaya perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya, dia pun akan mengabarkan hal tersebut kepada Tom Lembong secara langsung.

"Kita juga akan ngomong ke Pak Tom besok, pasti," kata Ari.

DPR Setuju Pemberian Abolisi Tom Lembong

DPR RI sebelumnya memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

"DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Hal tersebut disampaikannya usai pemerintah bersama DPR RI yang terdiri dari pimpinan dan fraksi-fraksi melakukan rapat konsultasi untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tersebut.

Pengusul Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku sebagai pengusul pertama agar Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mendapatkan abolisi dan amnesti. Menurut Supratman, surat permohonan dari hukum kepada Presiden Prabowo untuk pemberian amnesti dan abolisi ditanda tanganinya.

"Yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7).

Pertimbangan Abolisi dan Amnesti

Supratman lantas membeberkan apa saja pertimbangan pemberian abolisi dan amnesti, salah satunya untuk menjaga persatuan menjelang HUT RI.

"Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua adalah salah satunya itu kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus," kata Supratman.

Selain demi bangsa negara dan persatuan, pertimbangan lainnya menurut Supratman adalah demi kondusifitas.

"Jadi itu yang itu yang paling utama yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama sama dengan seluruh elemen politik kekuatan politik yang ada di Indonesia jadi itu," bebernya.

“Sudah disepakati oleh fraksi-fraksi kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit," pungkasnya.