DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Sahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berperan penting dalam membongkar kasus penipuan KPK gadungan yang meminta uang ratusan juta, mengungkap modus berbahaya yang menyasar kepercayaan publik.

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.

Sahroni menilai, pihak kepolisian harus responsif terhadap laporan korban, demi meningkatkan kepercayaan warga atas kinerja mereka.

Kejagung dinilai merupakan mitra kerja yang terbuka dalam berkoordinasi dengan Komisi III.

Dalam kasus ini, uang sebesar Rp300 juta disebut telah diserahkan kepada pelaku yang mengaku dapat membantu mengurus suatu perkara.

Sahroni menyatakan bahwa uang diserahkan secara tunai agar dapat dijadikan barang bukti dalam proses penangkapan yang sedang berlangsung.

Sahroni mengatakan, KPK harus mempunyai sanksi tegas bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.

Kemendikdasmen terus memperkuat kompetensi guru vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berdaya saing global.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan menyasar daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

Pertamina menghadirkan serangkaian aktivitas menarik di booth yang ada di GIIAS 2025.

Mewakili pemerintah, Mendagri menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum serta penataan wilayah administrasi.

Aplikasi LENSA-PRO dikembangkan sebagai solusi digital untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi secara lebih disiplin, terintegrasi, dan sistematis.