DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Sahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berperan penting dalam membongkar kasus penipuan KPK gadungan yang meminta uang ratusan juta, mengungkap modus berbahaya yang menyasar kepercayaan publik.

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.

Sahroni menilai, pihak kepolisian harus responsif terhadap laporan korban, demi meningkatkan kepercayaan warga atas kinerja mereka.

Kejagung dinilai merupakan mitra kerja yang terbuka dalam berkoordinasi dengan Komisi III.

Dalam kasus ini, uang sebesar Rp300 juta disebut telah diserahkan kepada pelaku yang mengaku dapat membantu mengurus suatu perkara.

Sahroni menyatakan bahwa uang diserahkan secara tunai agar dapat dijadikan barang bukti dalam proses penangkapan yang sedang berlangsung.

Sahroni mengatakan, KPK harus mempunyai sanksi tegas bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kolaborasi Telkom dan Dinas Pendidikan hadirkan try out berbasis data, dukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan terukur

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.