DPR Desak Percepatan Anggaran Faskes Sumatera Rp529 Miliar, Target Maret 2026

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah mempercepat realisasi Percepatan Anggaran Faskes Sumatera sebesar Rp529,3 miliar untuk pemulihan pascabencana. Targetnya, fungsional 100% Maret 2026.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah segera mempercepat realisasi anggaran sebesar Rp529,3 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pemulihan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Desakan ini bertujuan agar seluruh faskes dapat beroperasi penuh sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan, telah berkomitmen menyediakan dana tersebut. Dana ini untuk perbaikan sekitar 3.000 faskes yang terdampak bencana. Netty menekankan, percepatan eksekusi menjadi kunci utama agar target fungsional 100 persen faskes pada Maret 2026 tercapai tepat waktu.

Menurut Netty, koordinasi solid antar kementerian menjadi faktor penentu keberhasilan realisasi anggaran ini. Sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas harus berjalan harmonis. Ini penting guna memastikan proses verifikasi, pencairan, dan pelaksanaan pembangunan berlangsung efektif.

Sinergi Kementerian Kunci Percepatan Anggaran Faskes Sumatera

Koordinasi lintas kementerian memegang peranan vital dalam memastikan Percepatan Anggaran Faskes Sumatera tidak terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit. Netty Prasetiyani menyoroti pentingnya sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Kolaborasi ini diperlukan untuk memperlancar seluruh tahapan, mulai dari verifikasi kebutuhan hingga pencairan dana dan pelaksanaan fisik pembangunan.

Keterlambatan dalam proses administrasi dapat berdampak langsung pada jadwal pemulihan faskes yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan mekanisme kerja yang terintegrasi antar lembaga pemerintah sangat dibutuhkan. Dengan demikian, setiap kendala dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat, memastikan dana dapat tersalurkan tepat waktu.

Percepatan eksekusi anggaran ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sumatera pascabencana. Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan responsibilitas tinggi. Hal ini demi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan akuntabel untuk kepentingan publik.

Prioritas Pemulihan Hunian Tenaga Kesehatan

Selain fokus pada Percepatan Anggaran Faskes Sumatera, Netty Prasetiyani juga menyoroti rencana renovasi 8.800 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana. Ia menilai bahwa perbaikan hunian bagi para nakes ini memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan rehabilitasi bangunan layanan kesehatan. Kesejahteraan nakes secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Para tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan krisis dan pemulihan pascabencana. Penting bagi mereka untuk memiliki hunian yang layak dan aman, terutama sebelum Hari Raya Lebaran tiba. Dengan kondisi rumah yang telah diperbaiki, nakes dapat bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat tanpa beban pikiran terkait kondisi keluarga di rumah yang rusak.

Kesejahteraan mental dan fisik tenaga kesehatan merupakan penentu utama kualitas pelayanan di daerah terdampak bencana. Netty menegaskan, dengan hunian yang layak, para tenaga medis dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya beban tambahan. Beban tersebut akibat kondisi tempat tinggal yang belum pulih, sehingga produktivitas dan fokus mereka tetap terjaga.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Realisasi Dana

Terkait mekanisme pencairan dana untuk Percepatan Anggaran Faskes Sumatera, yang akan dilakukan melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana, Netty mengingatkan pentingnya menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meskipun demikian, prinsip-prinsip ini tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat prosedur yang ada. Proses harus tetap berjalan cepat dan efisien.

Netty menyatakan bahwa dana yang tersedia di Kementerian Keuangan masih mencukupi untuk kebutuhan ini. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi kendala administratif yang menunda hak-hak masyarakat dan petugas medis. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan pencairan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.

Dengan percepatan realisasi anggaran dan koordinasi yang solid, diharapkan seluruh fasilitas kesehatan terdampak dapat kembali beroperasi penuh sesuai target. Hal ini akan memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan pascabencana. Transparansi dalam setiap langkah akan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Sumber: AntaraNews