Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah paling Terisolir di Aceh

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Menkes mengungkapkan, pihaknya mengupayakan seluruh fasilitas kesehatan terdampak segera beroperasi di momen awal pascapemulihan bencana.

Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera.

Satgas PRR terus memperkuat layanan kesehatan pascabencana di Sumatera dengan memobilisasi ribuan relawan dan memulihkan fasilitas kesehatan, memastikan akses masyarakat tetap terjaga.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan dua puskesmas yang telah dibangun kembali di Aceh, mempercepat pemulihan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat terdampak bencana. Bagaimana kolaborasi lintas sektor ini terwujud secara cepat dan efektif?

Menkes Budi Gunadi Sadikin resmikan dua puskesmas yang dibangun kembali di Aceh, percepat pemulihan layanan kesehatan optimal bagi masyarakat terdampak bencana.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Calon penerima harus merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik

Pemimpin saat ini tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan berdasarkan data.

Selain penetapan tersangka dicabut, hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar juga memerintahkan agar Bahtiar Baharuddin dibebaskan.

DPR RI mengecam keras dugaan intimidasi yang dilakukan anggota DPRD Timor Tengah Utara terhadap dokter Icha, memicu investigasi Kemenkes dan sorotan terhadap perlindungan tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya dr. Icha di NTT dan berkomitmen mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadapnya. Kasus Kemenkes Usut Intimidasi Dokter Icha ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Bupati TTU Yosep Falentinus Kebo dan Kemenkes menegaskan dukungan penuh terhadap upaya hukum keluarga dalam kasus kematian dr. Icha yang diduga akibat intimidasi oknum DPRD. Apa langkah selanjutnya?

Budi menyatakan Kemenkes telah menyiapkan langkah perencanaan, pengadaan hingga distribusi vaksin.

Indonesia melakukan transformasi besar dalam pelayanan kesehatan primer, beralih dari pengobatan ke pencegahan, dengan fokus mendeteksi risiko lebih awal melalui Puskesmas untuk masyarakat sehat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menepis tegas isu penggelembungan anggaran alat kesehatan (alkes) di RSUD Krui Pesisir Barat, Lampung, memberikan klarifikasi detail program dan alokasi dana.