Cara Halus Jaringan Terorisme Rekrut Pelajar, Dibuat Tertarik dan Nyaman untuk Ngobrol

Densus 88 AT Polri semakin intensif melakukan pencegahan radikalisme digital yang menyasar anak-anak melalui media sosial dan game online. Simak bahaya dan upaya perlindungannya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan 112 anak di 26 provinsi teradikalisasi melalui game online dan media sosial sepanjang 2025, memicu kekhawatiran serius.

BNPT menyoroti adaptasi kelompok teror dengan Strategi Terorisme Digital, kini menyasar anak-anak di bawah umur melalui media sosial dan gim daring, mempercepat proses radikalisasi.

Pada saat yang sama, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka keterpaparan paham radikalisme pada anak tertinggi di era digital.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan kelima tersangka berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok melalui media sosial.

Menurut Trunoyudo, pengalaman dirundung memang dapat mempermudah anak dan pelajar terpapar radikalisme.

Terorisme kini bergeser strategi, menyusup ke game online untuk menyebarkan paham radikal kepada generasi muda. Bagaimana orang tua bisa mendeteksi dan mencegahnya?

Menjaga generasi muda dari radikalisasi memerlukan pendekatan komprehensif dan sinergi berbagai pihak. Termasuk keluarga, masyarakat, dan negara.

Tim Densus 88 Polri sedang mengusut proses rekrutmen jaringan terorisme melalui media sosial.

Terlebih bukan lagi cuma bully secara verbal, namun sudah mengarah ke tindakan kriminal.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai tindakan terorisme yang biadab dan meminta pengusutan tuntas hingga aktor intelektualnya.

Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan SMPN 1 Muara Teweh mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme, intoleransi, dan dampak negatif media sosial untuk membentengi generasi muda serta meningkatkan kewaspadaan pelajar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat upaya Pencegahan Paham IRET Sulbar dengan pendekatan lintas sektor berbasis regulasi, menjaga stabilitas ideologi dan keamanan masyarakat.