Biaya Tinggi Penanganan Sampah Laut Jadi Tantangan Serius Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengakui tingginya biaya penanganan sampah laut di Indonesia, menyoroti kompleksitas masalah dan urgensi pengelolaan sampah darat sebagai akar masalah.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti tantangan besar dalam penanganan sampah laut dan pulau di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 5 April. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah laut Indonesia dan tingginya biaya pengelolaan sampah yang telah mencapai perairan.
Nurofiq menjelaskan bahwa sampah yang sudah masuk ke laut menjadi sangat mahal dan rumit untuk ditangani. Sampah tersebut tidak dapat diproses di insinerator karena kandungan garamnya. Pembakaran sampah laut dapat menghasilkan dioksin dan furan yang berbahaya bagi lingkungan.
Sebagian besar sampah laut diketahui berasal dari daratan, akibat pengelolaan sampah yang belum memadai di darat. Secara nasional, hanya sekitar 25 persen sampah yang saat ini diproses. Sementara itu, sekitar 60 persen berakhir di tempat pembuangan akhir, menyisakan sekitar 40 persen yang tidak terkelola dan banyak yang akhirnya mengalir ke laut.
Akar Masalah dan Prioritas Penanganan Sampah
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa masalah sampah laut sebagian besar berakar pada buruknya pengelolaan sampah di darat. Dengan hanya 25 persen sampah nasional yang diproses, sekitar 40 persen sampah tidak terkelola dan banyak yang akhirnya mengalir ke laut. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Presiden telah menginstruksikan agar masalah sampah berbasis darat dapat diselesaikan pada tahun 2029. Hal ini berarti pemerintah harus mengatasi sisa 75 persen sampah yang belum terkelola dalam tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, prioritas utama akan diberikan pada penanganan sampah di darat sebelum fokus sepenuhnya pada sampah laut.
Penanganan sampah di darat menjadi kunci untuk mengurangi volume sampah yang mencemari lautan. Upaya ini memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak. Tanpa pengelolaan sampah darat yang efektif, masalah penanganan sampah laut akan terus berulang dan semakin memburuk.
Tanggung Jawab Bersama dan Upaya Konkret
Meskipun masalah sampah laut masih menjadi isu yang belum terselesaikan sepenuhnya bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nurofiq menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Penanganan sampah laut tidak bisa hanya dibebankan kepada gubernur atau wali kota saja. Pemerintah pusat siap mengambil langkah-langkah penanganan krusial.
Contoh upaya konkret telah dilakukan di Bali, di mana sampah laut sering menumpuk akibat arus laut. Operasi terkoordinasi yang melibatkan TNI dan Polri telah dilaksanakan dari September hingga Februari untuk mengelola sampah tersebut. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi masalah penanganan sampah laut.
Dalam menghadapi tantangan sampah laut, pemerintah melalui KLHK, terus menyiapkan dan menyempurnakan langkah-langkah strategis. Meskipun tim nasional penanganan sampah laut sudah ada, dukungan kuat dari para gubernur sangat diperlukan. Luasnya wilayah perairan Indonesia membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7601690/original/071789200_1780385577-IMG-20260602-WA0026.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7627048/original/049542300_1780414765-Menteri_Sekretaris_Negara_Prasetyo_Hadi.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7624563/original/078603900_1780412072-WhatsApp_Image_2026-06-02_at_21.52.33.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5368321/original/016716900_1759373110-WhatsApp_Image_2025-10-02_at_09.36.17.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5443315/original/025929500_1765678870-Wakil_Kepala_BGN_Nanik_Sudaryati_Deyang.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7006561/original/036559800_1779778203-1001298554.jpg)
