Menteri LH Akui Sulitnya Penanganan Sampah Laut, Fokus Darat Jadi Kunci

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan adanya kesulitan signifikan dalam Penanganan Sampah Laut dan kepulauan di Indonesia. Tantangan ini muncul karena luasnya area laut Indonesia serta tingginya biaya penanganan yang diperlukan. Pernyataan ini disampaikan Hanif di Makassar pada Minggu (5/4).

Menurut Hanif, sampah yang telah mencemari laut menjadi sangat sulit dan mahal untuk diatasi secara efektif. Metode seperti insinerator tidak dapat digunakan karena kandungan garam yang dapat memicu pembentukan dioksidifuran berbahaya saat proses pembakaran.

Persoalan sampah laut sebenarnya merupakan dampak langsung dari pengelolaan sampah darat yang belum maksimal. Diperkirakan sekitar 40 persen sampah darat pada akhirnya berakhir di laut karena tidak terkelola dengan baik sejak awal.

Akar Masalah dan Dampak Sampah Laut

Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, sampah laut pada dasarnya berasal dari daratan yang kemudian terbawa hingga ke perairan. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai di darat menjadi penyebab utama masalah lingkungan serius ini.

Secara nasional, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah. Sementara itu, 60 persen lainnya masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang seringkali tidak ideal. Ini berarti sekitar 40 persen sampah masih terbuang bebas dan berpotensi besar mencemari ekosistem laut.

Skala masalah ini secara jelas menunjukkan bahwa Penanganan Sampah Laut tidak hanya memerlukan upaya di tengah laut, tetapi juga perbaikan fundamental dalam sistem pengelolaan sampah di darat. Pendekatan holistik sangat dibutuhkan untuk mengatasi akar permasalahan.

Strategi Prioritas Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah memiliki target ambisius untuk menyelesaikan masalah sampah darat pada tahun 2029, sesuai arahan langsung dari Presiden. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa baru 25 persen sampah nasional yang berhasil diolah.

Artinya, masih ada sekitar 75 persen volume sampah yang harus dikejar dalam tiga tahun mendatang agar target tersebut tercapai. Oleh karena itu, fokus utama akan diarahkan pada peningkatan pengelolaan sampah di darat. Strategi ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang pada akhirnya mencapai laut.

Meskipun demikian, Menteri Lingkungan Hidup mengakui bahwa Penanganan Sampah Laut dan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kementeriannya. Persoalan ini menuntut kerja sama dan sinergi yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

Kolaborasi dan Implementasi Penanganan Sampah di Lapangan

Hanif menegaskan bahwa tanggung jawab Penanganan Sampah Laut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah seperti gubernur atau bupati/wali kota. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah-langkah krusial dan strategis.

Sebagai contoh konkret, penanganan sampah di Bali telah menunjukkan upaya kolaboratif yang efektif. Sampah di perairan Bali seringkali terkumpul di pusaran arus, terutama antara bulan September hingga Februari. Penanganannya melibatkan pengerahan personel TNI dan Polri secara terpadu.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah membentuk tim nasional khusus untuk Penanganan Sampah Laut. Namun, luasnya wilayah laut Indonesia yang membentang sangat menuntut dukungan serius dan partisipasi aktif dari seluruh gubernur di berbagai provinsi untuk mencapai hasil optimal.

Sumber: AntaraNews