LIVE

Menteri Hanif Desak DPRD Perkuat Anggaran Atasi Krisis Pengelolaan Sampah Nasional

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

pengelolaan sampah nasional
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak. (AntaraNews)

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia. Desakan ini bertujuan untuk mendukung penguatan alokasi anggaran dan pengawasan ketat. Tujuannya adalah mengatasi krisis pengelolaan sampah di tingkat lokal yang semakin parah.

Pernyataan ini disampaikan Hanif dalam Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Lingkungan. Acara penting tersebut dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai daerah di Jakarta pada Selasa (14/1) lalu. Kondisi lapangan menunjukkan banyak daerah kesulitan menangani volume sampah harian.

Hanif menegaskan bahwa target nasional pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029 masih jauh dari harapan. Saat ini, hanya sekitar 24% sampah yang berhasil dikelola dengan baik. Hal ini menjadi sinyal darurat yang memerlukan tindakan cepat dan kolaborasi semua pihak.

Kondisi Darurat Pengelolaan Sampah Nasional

Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kondisi darurat sampah nasional sebagai respons terhadap tiga krisis planet yang mendesak. Volume sampah harian mencapai 143.824 ton, menunjukkan skala masalah yang sangat besar. Situasi ini tidak bisa lagi ditanggung hanya oleh pemerintah pusat saja.

Data menunjukkan bahwa banyak kabupaten dan kota tidak mampu mengimbangi laju produksi sampah. Ini mengakibatkan penumpukan sampah yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Diperlukan upaya kolektif dan terkoordinasi dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Target pengelolaan sampah 100% pada 2029 merupakan komitmen serius pemerintah. Namun, dengan capaian saat ini yang baru 24%, akselerasi kebijakan dan implementasi di lapangan sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah daerah, target tersebut akan sulit tercapai.

Peran Krusial Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah. Kewenangan ini mencakup pengembangan pendekatan inovatif dalam pengelolaan sampah. DPRD memiliki peran vital dalam memastikan regulasi dan anggaran yang memadai.

Hanif mendesak legislatif daerah untuk tidak ragu memperkuat peraturan daerah terkait sampah. Selain itu, alokasi anggaran yang cukup dan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan nir-sampah di tingkat akar rumput sangat diperlukan. Ini termasuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Keberanian politik dan sinergi kuat dari pemerintah daerah, khususnya legislatif lokal, sangat dibutuhkan. Solusi konkret di wilayah masing-masing dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat. Transformasi menuju ekonomi sirkular juga menjadi kunci penting untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Komitmen ADKASI untuk Mendukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Siswanto, Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), mengapresiasi inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Ia mengakui adanya tantangan struktural di tingkat daerah. Isu lingkungan seringkali terpinggirkan dalam anggaran daerah.

Prioritas anggaran daerah cenderung lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini menyebabkan isu pengelolaan sampah kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Namun, ADKASI berkomitmen untuk mengubah paradigma ini.

Melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), ADKASI siap memposisikan ulang kebijakan anggaran. Tujuannya adalah mendukung keberlanjutan lingkungan secara lebih baik di tingkat kabupaten. Forum ini menjadi titik balik bagi legislatif lokal.

Siswanto menyatakan bahwa legislatif lokal siap memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan. Ini untuk memastikan kebijakan ekonomi sirkular diimplementasikan di tingkat regional. Dengan demikian, sampah tidak lagi dianggap sebagai beban anggaran, melainkan sumber daya bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

{{caption}}
Prabowo Puji Kinerja Petugas Haji

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri Hanif Kaget Pemilahan Sampah di Denpasar dan Badung Capai 60 Persen

Menteri Hanif mengatakan, jika melihat di lapangan, sudah ada sekitar 60 persen pemilihan sampah yang terjadi di kawasan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Menteri Hanif
{{caption}}
Menteri LH Akui Sulitnya Penanganan Sampah Laut, Fokus Darat Jadi Kunci

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti tantangan besar dalam Penanganan Sampah Laut di Indonesia, dengan strategi prioritas pada pengelolaan sampah darat sebagai solusi utama.

Penanganan Sampah Laut
{{caption}}
Biaya Tinggi Penanganan Sampah Laut Jadi Tantangan Serius Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengakui tingginya biaya penanganan sampah laut di Indonesia, menyoroti kompleksitas masalah dan urgensi pengelolaan sampah darat sebagai akar masalah.

Sampah Laut
{{caption}}
Menteri Lingkungan Hidup Desak Penguatan Pemilahan Sampah Organik untuk Kurangi Beban TPA

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan penguatan upaya pemilahan sampah, khususnya sampah organik, sebagai langkah krusial dalam pengelolaan limbah efektif guna mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Pemilahan Sampah Organik
{{caption}}
Gerakan ASRI Nasional Perkuat Pengelolaan Sampah Laut dan Dorong Partisipasi Publik

Gerakan ASRI Nasional, inisiasi Presiden Prabowo Subianto, kini fokus perkuat pengelolaan sampah laut di tengah krisis sampah nasional. Bagaimana strategi pemerintah dan peran masyarakat atasi masalah krusial ini?

Pariwisata
{{caption}}
Gerakan ASRI Perkuat Upaya Penanganan Sampah Laut Nasional

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan Gerakan ASRI Penanganan Sampah Laut menjadi kunci dalam mengatasi krisis sampah nasional, khususnya di wilayah pesisir dan laut.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Darurat Sampah Nasional, DPRD DKI Soroti Anggaran Persampahan Rp3 Triliun

Wibi mengungkapkan bahwa saat ini anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta berada di kisaran lebih dari Rp3 triliun per tahun.

DPRD
{{caption}}
Menteri LH Dorong Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Bandung Raya, Ancam Pidana Pengelola Nakal

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak penegakan hukum pengelolaan sampah Bandung Raya. Kepala daerah diminta menindak tegas pengelola abai, demi penanganan sampah optimal.

Penegakan Hukum
{{caption}}
KLH/BPLH Ancam Sanksi Hukum Penanganan Sampah di Daerah yang Lalai

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tidak akan segan menjatuhkan sanksi hukum penanganan sampah bagi daerah yang abai. Langkah ini diambil setelah evaluasi Adipura mengungkap banyak 'Kota Kotor' dan data sampah nasi

sanksi hukum
{{caption}}
Menteri LHK: Pengelolaan Sampah Nataru Mendesak, Bukan Berkah Tapi Masalah Serius

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengelolaan sampah Nataru adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera dari semua pihak.

Pengelolaan Sampah
{{caption}}
Terungkap! 7 Kunci Transformasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Menteri LH untuk Atasi Krisis Darurat

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membeberkan 7 poin penting dalam transformasi pengelolaan sampah nasional demi mengatasi krisis darurat. Simak langkah strategis pemerintah untuk Indonesia yang lebih bersih.

Pengelolaan Sampah
{{caption}}
Menteri LH Tegas: Kawasan Industri Wajib Kelola Sampah Mandiri, Tak Lagi Bebani Pemda!

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mewajibkan kawasan industri kelola sampah mandiri, tak lagi serahkan ke pemda. Kebijakan ini solusi darurat sampah nasional.

Banten
{{caption}}
Menteri LH Tegaskan Batas Akhir TPA Open Dumping Juli 2026, Dorong Pengelolaan Sampah Nasional

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak pemerintah daerah menghentikan praktik TPA open dumping paling lambat Juli 2026 demi perbaikan Pengelolaan Sampah Nasional dan mencegah bencana lingkungan.

kebijakan lingkungan hidup
{{caption}}
Danantara Buka Pendaftaran Mitra Proyek PSEL Gelombang Kedua, Perkuat Energi Hijau Nasional

PT Danantara Investment Management kembali membuka pendaftaran mitra untuk Proyek PSEL Danantara gelombang kedua, memperluas peluang investasi dan teknologi dalam penanganan sampah menjadi energi listrik serta mendukung ketahanan energi nasional.

danantara investment
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Targetkan 1.195 TPS3R Beroperasi Dukung Pengelolaan Sampah Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan 1.195 fasilitas Target TPS3R beroperasi di seluruh Indonesia untuk memperkuat penanganan sampah nasional dan mencapai target 100% pengelolaan sampah pada 2029.

bantargebang
{{caption}}
Penanganan Krisis Sampah Kunci Utama Wujudkan Keadilan Iklim di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa **penanganan krisis sampah** secara komprehensif adalah langkah krusial untuk mencapai keadilan iklim di Indonesia. Simak dampak serius sampah terhadap pemanasan global dan upaya pemerintah dalam mengatasinya.

emisi metana
{{caption}}
Penuntasan Krisis Sampah Kunci Utama Wujudkan Keadilan Iklim di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan penanganan tuntas krisis sampah nasional menjadi fundamental untuk mencapai keadilan iklim, menghadapi dampak emisi metana yang merusak stabilitas ekologi dan sosial ma

emisi metana
{{caption}}
Pemerintah Percepat Proyek WtE Bandung Raya Atasi Darurat Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup bergerak cepat mempercepat Proyek WtE Bandung Raya demi mengatasi krisis sampah yang mendesak di metropolitan ini. Simak detail rencana dan target operasionalnya.

bandung raya
{{caption}}
FAKTA Indonesia Desak Pemprov DKI Susun Roadmap Komprehensif Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun peta jalan komprehensif pengelolaan sampah DKI Jakarta dari hulu ke hilir, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan transparansi anggaran pasca insiden lon

dinas lingkungan hidup
{{caption}}
Kolaborasi Akademisi dan Aktivis Cari Solusi Atasi Krisis Lingkungan

Selain unsur kesadaran yang rendah, yang tak kalah penting adalah mengubah stigma yang sudah telanjur ada di masyarakat.

berita update
{{caption}}
Strategi Pengelolaan Sampah Jakarta Barat Hadapi Pembatasan Kuota Bantar Gebang

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menerapkan strategi inovatif untuk mengatasi pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang, memastikan Pengelolaan Sampah Jakarta Barat tetap optimal.

jakarta barat