Pemerintah Percepat Proyek WtE Bandung Raya Atasi Darurat Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Energi Bandung Raya guna mengatasi darurat sampah yang kian mendesak di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius menggarap proyek PSEL Sarimukti di Bandung Barat, menyiapkan lahan dan pasokan sampah untuk mengolah 3.400 ton sampah per hari menjadi energi listrik, dengan target pembangunan dimulai akhir 2026.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah

Presiden Prabowo Subianto mendesak percepatan implementasi program Waste to Energy (WTE) di berbagai kota besar Indonesia, sebagai solusi strategis mengatasi masalah sampah sekaligus penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PSEL Bandung sebagai langkah strategis mengatasi volume sampah yang kian dramatis di Kota Kembang dan sekitarnya.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan pengoperasian empat insinerator baru dalam tiga bulan ke depan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi krusial penanganan sampah di Bandung yang kian mendesak.

DPRD Jawa Barat mendukung penuh percepatan Proyek WTE Sarimukti untuk mengubah sampah menjadi energi. Ini berpotensi jadi solusi krusial masalah lingkungan dan ekonomi.

Pemerintah serius tangani sampah! 10 proyek Waste to Energy, termasuk di Bantargebang, siap dibangun. Simak detail rencana besar ini.

Pemkab Bekasi telah menyerahkan berkas program PSEL Waste to Energy kepada Kementerian Investasi, menandai langkah maju dalam mengatasi darurat sampah dan menargetkan realisasi awal 2026.

Pemkot Bandung membuka peluang pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cibeureum.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa **penanganan krisis sampah** secara komprehensif adalah langkah krusial untuk mencapai keadilan iklim di Indonesia. Simak dampak serius sampah terhadap pemanasan global dan upaya pemerintah dalam mengatasinya.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan penanganan tuntas krisis sampah nasional menjadi fundamental untuk mencapai keadilan iklim, menghadapi dampak emisi metana yang merusak stabilitas ekologi dan sosial ma

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun peta jalan komprehensif pengelolaan sampah DKI Jakarta dari hulu ke hilir, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan transparansi anggaran pasca insiden lon

Selain unsur kesadaran yang rendah, yang tak kalah penting adalah mengubah stigma yang sudah telanjur ada di masyarakat.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menerapkan strategi inovatif untuk mengatasi pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang, memastikan Pengelolaan Sampah Jakarta Barat tetap optimal.

Pegiat lingkungan di Makassar mengingatkan potensi peningkatan sampah plastik Ramadhan hingga 30 persen. Perilaku warga dan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi.

Antusiasme masyarakat melonjak! KAI Daop 2 Bandung mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan tiket KA Libur Sekolah, didorong diskon 30% dari pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Cianjur akan menggelar Pilkades Digital Serentak 2026 di 46 desa. Persiapan matang dilakukan untuk memastikan pemilihan berjalan transparan dan efisien.

Satuan Reserse Narkoba Polres Garut berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu yang dipasok melalui media sosial, menangkap seorang tersangka di Sukawening. Simak selengkapnya!

Satpol PP Kabupaten Bandung tengah menyusun Raperda Trantibummas yang memungkinkan penerapan sanksi denda di tempat bagi pelanggar, demi penegakan aturan yang lebih efektif.

Satpolairud Garut gencar melakukan patroli keselamatan pantai di kawasan wisata selatan Garut selama libur sekolah, mengedukasi wisatawan demi mencegah kecelakaan laut dan gangguan kamtibmas.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan belum menerima permintaan resmi dari pemerintah daerah terkait pengaktifan kembali status Bandara Husein Sastranegara Internasional. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi status bandara tersebut.