LIVE

Darurat Sampah Nasional, DPRD DKI Soroti Anggaran Persampahan Rp3 Triliun

Wibi mengungkapkan bahwa saat ini anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta berada di kisaran lebih dari Rp3 triliun per tahun.

dprd
Darurat Sampah Nasional, DPRD DKI Soroti Anggaran Persampahan Rp3 Triliun
Darurat Sampah Nasional, DPRD DKI Soroti Anggaran Persampahan Rp3 Triliun (merdeka.com)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyatakan DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran persampahan di Jakarta. Langkah ini diambil menyusul penetapan status darurat sampah nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Wibi mengungkapkan bahwa saat ini anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta berada di kisaran lebih dari Rp3 triliun per tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari operasional pengangkutan sampah, pengolahan, hingga pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Untuk DKI Jakarta, anggaran pengelolaan sampah saat ini berkisar di angka Rp3 triliun lebih per tahun, termasuk untuk operasional pengangkutan, pengolahan, hingga pengelolaan TPST Bantargebang,” kata Wibi seperti dikutip dari Liputan6.com, Selasa (20/1).

Penetapan Status Darurat Sampah

Menurutnya, dengan adanya penetapan status darurat sampah nasional, DPRD DKI tidak hanya akan melihat besarnya alokasi anggaran, tetapi juga menilai sejauh mana anggaran tersebut efektif dalam menyelesaikan persoalan sampah di Jakarta.

"DPRD DKI tentu akan melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya soal besaran anggaran, tapi juga efektivitas pemanfaatannya apakah belanja persampahan benar-benar berdampak pada pengurangan sampah dari hulu, peningkatan daur ulang, dan pengurangan ketergantungan pada landfill," jelas Wibi.

Wibi menyampaikan, pola penanganan sampah di DKI Jakarta yang selama ini masih bertumpu pada pembuangan akhir perlu dievaluasi agar tidak terus berulang tanpa hasil signifikan. Oleh karena itu, DPRD DKI mendorong penguatan anggaran yang diarahkan secara lebih tepat sasaran.

"Ke depan, DPRD mendorong penguatan anggaran yang tepat sasaran, berbasis kinerja, teknologi, serta kolaborasi lintas wilayah, agar persoalan sampah tidak terus diselesaikan dengan pola lama yang berulang," kata dia.

Menteri Lingkungan Hidup

Diketahui, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong DPRD untuk mendukung penguatan anggaran dan pengawasan menghadapi krisis pengelolaan sampah tingkat daerah.

Hanif menyampaikan, kondisi di lapangan menunjukkan banyaknya wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang masih belum mampu mengimbangi pesatnya timbulan sampah hingga mencapai 143.824 ton per hari.

Pengelolaan sampah, kata Hanif, saat ini baru mencapai 24 persen dari 100 persen yang ditargetkan dalam skala nasional.

“Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat,” kata Hanif, mengutip Antara, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, DPRD harus berani dalam mengambil kebijakan politik dan sinergi dalam menciptakan solusi di masing-masing daerah.

“Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular,” tambahnya.

Hanif menegaskan, tanpa adanya dukungan politik dan anggaran yang cukup,target nasional pengelolaan sampah akan sulit dicapai.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas, namun berdampak nyata bagi masyarakat dan dapat menjadi program berkelanjutan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Portugal vs Uzbekistan: Rekor Pribadi Bukan Prioritas Utama Cristiano Ronaldo

{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Canangkan Gerakan Pilah Sampah di Kuningan, Solusi Atasi Krisis Bantargebang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Pilah Sampah dari rumah di Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai langkah konkret mengatasi volume sampah di TPST Bantargebang yang kian memprihatinkan.

Gerakan Pilah Sampah
{{caption}}
FAKTA Indonesia Desak Pemprov DKI Susun Roadmap Komprehensif Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun peta jalan komprehensif pengelolaan sampah DKI Jakarta dari hulu ke hilir, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan transparansi anggaran pasca insiden lon

Pengelolaan Sampah DKI Jakarta
{{caption}}
DPRD Tangerang Dorong Pengelolaan Sampah di Hulu Lebih Masif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendesak terobosan masif dalam pengelolaan sampah di hulu untuk mengurangi volume limbah ke TPA, menyikapi status darurat sampah nasional.

DPRD Tangerang
{{caption}}
Menteri Hanif Desak DPRD Perkuat Anggaran Atasi Krisis Pengelolaan Sampah Nasional

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

Pengelolaan Sampah Nasional
{{caption}}
APBD DKI 2026 Fokus Isu Strategis, Anggaran Turun Rp10,54 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

APBD DKI 2026
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Targetkan 1.195 TPS3R Beroperasi Dukung Pengelolaan Sampah Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan 1.195 fasilitas Target TPS3R beroperasi di seluruh Indonesia untuk memperkuat penanganan sampah nasional dan mencapai target 100% pengelolaan sampah pada 2029.

Pengelolaan Sampah Nasional
{{caption}}
MPR Dorong Kolaborasi DPRD dalam Pengelolaan Sampah: Tahukah Anda, Hanya 40% Sampah Nasional Terkelola?

MPR RI menekankan pentingnya kolaborasi DPRD kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah. Krisis sampah nasional mengancam lingkungan dan kesehatan. Bagaimana peran DPRD dapat mengatasi krisis ini?

Pengelolaan Sampah
{{caption}}
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen

Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah

Kemendagri
{{caption}}
Rano Karno Menitikkan Air Mata di Paripurna HUT ke-499 Jakarta, Suasana Berubah Haru

Momen tersebut menjadi perhatian di tengah refleksi perjalanan panjang dan transformasi Ibu Kota menjelang usia lima abad.

berita update
{{caption}}
DPRD Gorontalo Utara Apresiasi Percepatan Infrastruktur Cegah Banjir di Tomilito

Anggota DPRD Gorontalo Utara menyambut baik percepatan infrastruktur cegah banjir di Jembatan Dambalo, Tomilito, yang diharapkan mampu mengatasi luapan sungai dan melindungi permukiman warga dari bencana.

balai jalan
{{caption}}
Ketum Gelora Anis Matta Tegaskan Partai Politik Harus Jadi Mesin Perubahan Sosial

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

anis matta
{{caption}}
Suhud Alynudin Tancap Gas, Cari Terobosan Pendanaan di Tengah Defisit APBD Jakarta

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

berita update
{{caption}}
Gelar Workshop Nasional 2026, PAN Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

dprd
{{caption}}
DPRD Gorontalo Utara Dukung Rumput Laut Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Tingkatkan Gizi Anak dan Ekonomi Lokal

Anggota DPRD Gorontalo Utara mendukung penuh pemanfaatan rumput laut lokal sebagai menu utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi para pelaku u

dprd
{{caption}}
Pemerintah Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Melalui Pendekatan 'Stick and Carrot'

Pemerintah serius mengatasi masalah Pengelolaan Sampah dengan pendekatan 'stick and carrot' untuk mengubah perilaku masyarakat. Sanksi dan insentif disiapkan demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

denda sampah
{{caption}}
Gerakan Pilah Sampah Rorotan: Kelurahan Rorotan Sukses Tekan Volume Sampah

Kelurahan Rorotan berhasil mengurangi volume sampah harian secara signifikan melalui implementasi gerakan Pilah Sampah Rorotan, membuktikan kesadaran masyarakat adalah kunci pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

daur ulang sampah
{{caption}}
Pemanfaatan Aset DKI Jakarta: Solusi Infrastruktur Lingkungan dan Atasi Banjir Sampah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mendorong pemanfaatan optimal aset DKI Jakarta untuk infrastruktur lingkungan, mengatasi masalah banjir dan sampah di Jakarta Barat, serta membangun fasilitas pengelolaan sampah modern.

aset dki jakarta
{{caption}}
Pemprov DKI Siapkan 40 Truk untuk Percepat Penanganan Sampah Kramat Jati

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menyiapkan 40 truk untuk mengatasi tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, menargetkan penanganan sampah Kramat Jati tuntas dalam 10 hari ke depan.

asep kuswanto
{{caption}}
Perumda Pasar Jaya Berantas Penumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati dengan Strategi Jangka Pendek dan Panjang

Perumda Pasar Jaya mengambil langkah sigap untuk mengatasi penumpukan sampah di Pasar Kramat Jati yang mencapai ribuan ton, melalui koordinasi intensif dan pengadaan armada baru demi pengelolaan sampah berkelanjutan.

dinas lingkungan hidup
{{caption}}
DKI Jakarta Larang TPS Sementara, Tata Kelola Sampah Ibu Kota Dirombak Total

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara dan menata ulang sistem tata kelola sampah, menyusul insiden viral dan tantangan di Bantargebang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan.

bantargebang