Pemanfaatan Aset DKI Jakarta: Solusi Infrastruktur Lingkungan dan Atasi Banjir Sampah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mendorong pemanfaatan optimal aset DKI Jakarta untuk infrastruktur lingkungan, mengatasi masalah banjir dan sampah di Jakarta Barat, serta membangun fasilitas pengelolaan sampah modern.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menyoroti pentingnya pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 2 April 2026, di Jakarta.

Fokus utama pembangunan di wilayah Jakarta Barat masih berkutat pada penanganan masalah klasik, yaitu banjir dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Oleh karena itu, aset daerah diharapkan menjadi solusi strategis.

Pemanfaatan lahan-lahan milik Pemda secara maksimal untuk kepentingan publik menjadi kunci dalam merealisasikan program-program lingkungan yang berkelanjutan di Ibu Kota.

Optimalisasi Aset untuk Penanganan Banjir dan Sampah

Rany Mauliani menegaskan bahwa aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik. Hal ini disampaikan saat mengikuti Musrenbang di Jakarta Barat.

Menurutnya, permasalahan banjir dan sampah masih menjadi perhatian utama dalam rencana pembangunan di Jakarta Barat. Kondisi ini menuntut pendekatan inovatif dari pemerintah kota.

Pemanfaatan aset daerah diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk membangun fasilitas penunjang yang modern. Ini termasuk infrastruktur pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Penggunaan aset ini sejalan dengan upaya Pemkot Jakarta Barat dalam mengatasi tantangan lingkungan yang terus dihadapi.

Dorongan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Modern

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut secara khusus mendorong Pemkot Jakarta Barat untuk memanfaatkan aset provinsi dalam membangun fasilitas pengelolaan sampah modern. Contohnya adalah Refuse Derived Fuel (RDF) atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

Inisiatif ini bertujuan agar penanganan sampah dapat teratasi secara mandiri di masing-masing wilayah. Langkah ini juga akan menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.

Pembangunan fasilitas seperti RDF atau ITF diharapkan mampu mengubah sampah menjadi sumber energi. Ini akan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan adanya fasilitas modern ini, Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan.

Peran Peraturan Daerah dan Jakarta sebagai Barometer

Rany Mauliani juga menambahkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) telah terbit. Oleh karena itu, Perda ini harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ia mendukung penuh rencana pembangunan di Jakarta Barat untuk periode 2026-2027. Diharapkan program-program tersebut dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Jakarta dalam mengatasi persoalan lingkungan akan menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia. DKI Jakarta memiliki peran sebagai barometer pembangunan nasional.

DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal agar program-program yang dicanangkan berhasil. Hal ini demi mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews