Kebijakan Lingkungan

Seluruh camat di Makassar berkomitmen membenahi Sistem Pengelolaan Sampah Makassar, meninggalkan pola open dumping menuju sanitary landfill yang modern dan ramah lingkungan. Bagaimana dampaknya terhadap kota?

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Penanganan Sampah Nasional dari hulu dan pengakhiran praktik open dumping TPA yang mendesak, mengingat usia TPA yang kian menua.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mendesak pengelola wisata menerapkan pengelolaan sampah berkelanjutan demi pariwisata Denpasar yang bersih, lestari, dan berdaya tarik tinggi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai penelitian komprehensif mengenai kontribusi sampah pariwisata di Bali, Jogja, Lombok, dan Labuan Bajo untuk merumuskan kebijakan pengelolaan yang efektif.

Anggota DPRD Jabar, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah gubernur menertibkan **alih fungsi lahan** di kawasan hutan, khususnya hulu DAS Citarum, demi mencegah bencana dan menjaga kelestarian lingkungan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Banjir NTB pada pertengahan Januari 2026 menyoroti kerentanan wilayah akibat kombinasi cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan. Artikel ini mengupas akar masalah serta urgensi kebijakan berkelanjutan untuk mengatasi Banjir NTB.

Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen pada ekonomi sirkular melalui Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait rentetan bencana di Sumatera, menyoroti kerusakan lingkungan dan pentingnya keadilan ekologis.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pengelolaan limbah kawasan industri harus mandiri demi capai target 2029. Mengapa kebijakan ini vital?

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mewajibkan kawasan industri kelola sampah mandiri, tak lagi serahkan ke pemda. Kebijakan ini solusi darurat sampah nasional.

Pemerintah Penajam Paser Utara mewajibkan Tim Kebakaran Perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan untuk antisipasi karhutla. Langkah ini perkuat sinergi dan kesiapsiagaan.

Pemerintah Indonesia akan menyesuaikan target emisi NDC dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Simak bagaimana target emisi NDC ini bisa dicapai tanpa menghambat ekonomi!