kebijakan lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyerukan 'Taubat Ekologis', gerakan kolektif untuk mengakui kesalahan manusia terhadap alam dan memulai pemulihan lingkungan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk melakukan Pertobatan Ekologis sebagai solusi mendesak menghadapi krisis lingkungan global yang mengancam bumi.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan Idul Adha Tanpa Plastik, sebuah langkah progresif untuk menekan timbunan sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemkab Buleleng mengintensifkan upaya Pengelolaan Sampah dengan mendorong desa adat mengelola sampah dari sumbernya, menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan evaluasi berkala kuota pengunjung Taman Nasional Komodo. Tujuannya menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti krusialnya pemilahan sampah sejak dari sumber untuk menyukseskan proyek PSEL di Kota Jambi. Bagaimana strategi pemerintah daerah menyambut arahan ini?

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pengurangan open dumping di tempat pembuangan akhir (TPA), dengan target ambisius untuk tahun 2026. Langkah ini esensial bagi keselamatan publik dan lingkungan.

Seluruh camat di Makassar berkomitmen membenahi Sistem Pengelolaan Sampah Makassar, meninggalkan pola open dumping menuju sanitary landfill yang modern dan ramah lingkungan. Bagaimana dampaknya terhadap kota?

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Penanganan Sampah Nasional dari hulu dan pengakhiran praktik open dumping TPA yang mendesak, mengingat usia TPA yang kian menua.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mendesak pengelola wisata menerapkan pengelolaan sampah berkelanjutan demi pariwisata Denpasar yang bersih, lestari, dan berdaya tarik tinggi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai penelitian komprehensif mengenai kontribusi sampah pariwisata di Bali, Jogja, Lombok, dan Labuan Bajo untuk merumuskan kebijakan pengelolaan yang efektif.

Anggota DPRD Jabar, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah gubernur menertibkan **alih fungsi lahan** di kawasan hutan, khususnya hulu DAS Citarum, demi mencegah bencana dan menjaga kelestarian lingkungan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Banjir NTB pada pertengahan Januari 2026 menyoroti kerentanan wilayah akibat kombinasi cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan. Artikel ini mengupas akar masalah serta urgensi kebijakan berkelanjutan untuk mengatasi Banjir NTB.

Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen pada ekonomi sirkular melalui Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait rentetan bencana di Sumatera, menyoroti kerusakan lingkungan dan pentingnya keadilan ekologis.

Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid menyoroti peluang besar Lapangan Kerja Hijau di NTB, terutama di sektor energi terbarukan dan ekowisata, yang memerlukan dukungan kebijakan kuat.

Pemerintah Kabupaten Kudus mewajibkan Kewajiban Pilah Sampah ASN Kudus, baik di rumah maupun kantor, demi mengurangi beban TPA dan mendorong kesadaran masyarakat, dengan mekanisme pelaporan dan sanksi yang akan diatur.

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengelolaan sampah Nataru adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera dari semua pihak.