Anggota DPR tak lagi dapat Fasilitasi Rumah Dinas, Diganti Tunjangan Perumahan

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

Selain itu, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025.

Tunjangan tersebut berlaku selama lima tahun, atau selama anggota DPR periode 2024-2029 menjabat.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

Anggota DPR yang sudah masa habis jabatan (2019-2024) atau yang terpilih kembali (2024-2029) harus mengosongkan RJA pada akhir Oktober 2024.

Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

Rumah dinas dibangun negara pada tahun 1988 itu dibiarkan terbengkalai.

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.